Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Negara-negara liberal dan konservatif telah menyetujui dokumen PBB untuk mempromosikan kesetaraan bagi perempuan yang menegaskan kembali hak-hak seksual dan reproduksi dari semua wanita dan mendukung pendidikan seks bagi remaja.
Deklarasi akhir setebal 24-halaman itu disetujui melalui konsensus pada hari Sabtu oleh Komisi beranggotakan 45 negara-anggota tentang Status Perempuan dengan menyatakan keprihatinan yang mendalam bahwa keseluruhan kemajuan menuju tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan PBB masih berjalan “lambat dan tidak merata”.
Komisi itu mengatakan “feminisasi kemiskinan yang terus berlanjut” dan menegaskan bahwa kesetaraan bagi perempuan sangat penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Dokumen tersebut menyerukan kesetaraan, pemberdayaan dan hak asasi manusia bagi kaum perempuan untuk menjadi sokoguru dalam tujuan pembangunan PBB yang baru dan diharapkan dapat diadopsi tahun depan.
Beberapa negara yang lebih progresif menyatakan lega bahwa tidak ada yang menarik diri dari pengakuan internasional atas hak dan akses terhadap pelayanan kesehatan dalam dokumen akhir reproduksi dan seksual kaum perempuan.
Dokumen tersebut menyerukan “tersedianya layanan kesehatan, informasi dan pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif dan berkualitas yang dapat diakses secara universal.”
Hal ini harus mencakup `” metode kontrasepsi modern yang aman dan efektif , kontrasepsi darurat, program pencegahan kehamilan remaja (dan) aborsi yang aman di mana layanan tersebut diizinkan oleh hukum nasional,” kata dokumen.
Konservatisme ‘terhadap kaum perempuan’
Menteri dan aktivis hak-hak perempuan Mesir Mervat Tallawy, yang memimpin delegasi negara itu, mengatakan dokumen akhir menegaskan kembali semua ‘keuntungan’ yang diperoleh kaum wanita yang dibuat pada konferensi Kependudukan PBB tahun 1994 di Kairo dan Konferensi Kaum Perempuan di Beijing tahun 1995.
“Kami tidak akan pernah menyerah pada jaringan yang memberlakukan konservatisme terhadap kaum perempuan di semua wilayah dunia,” kata Tallawy.
Delegasi itu mengatakan pemilihan akhir ditunda karena Rusia pada menit terakhir mencoba memasukkan referensi kedaulatan, namun hal ini tidak berhasil.
Negara-negara konservatif berhasil menghalangi referensi untuk berbagai bentuk keluarga, atau masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan karena orientasi seksual atau identitas jenis kelamin mereka.(Aljazeera.com, 22/3/2014)
