Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press, Purbalingga. Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program JKN BPJS sejak awal Januari 2014, tidak terlepas dari konsepnya yang batil dan bertentangan dengan syariat Islam. Untuk menjelaskan kebatilan dari program JKN BPJS ini dan menawarkan bagaimana solusi islam dalam pelayanan kesehatan maka DPD II HTI Purbalingga mendatangi kantor DPRD Kabupaten Purbalingga, Senin (24/3).
Tim dari DPD II HTI Purbalingga ini dipimpin oleh Ust. Amin RH dan didampingi oleh PJ Maktab I’lamiy Purbalingga Abu Izza, Ketua Lajnah Fa’liyah Sukri Adi Wibowo dan anggota ust. Abdullah Kison, Jarot dan Harum. Kedatangannya disambut oleh Ketua komisi III Hartoyo dan Wakil ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Yuniarti beserta staf Sekretariat DPRD.
Dalam audiensi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Ketua DPRD tersebut Amin RH, menjelaskan bahwa JKN BPJS ini merupakan program yang ingin meliberalkan dan memprivatisasi layanan kesehatan dan menghilangkan peran negara dalam layanan kesehatan serta dialihkannya kepada pihak ketiga yang dikelola berdasarkan profit. Selain itu Jaminan Kesehatan yang dimaksud dalam program JKN sendiri bukanlah Negara menjamin gratis kesehatan rakyatnya, namun JKN hanyalah Asuransi wajib dimana setiap individu rakyat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan maka harus membayar premi, yang tidak bayar maka tidak dilayani…ini jelas bentuk kedzaliman, sehingga program ini jika terus dijalankan maka rakyat akan semakin menderita.
“Program ini harus dihentikan karena bertentangan dengan syariat islam dan semakin menyengsarakan rakyat, maka solusi yang kami tawarkan adalah terapkan sistem jaminan kesehatan Islam yang diterapkan dalam naungan Khilafah. Dengan jaminan kesehatan dalam Islam pelayanan kesehatan akan diberikan secara gratis tanpa membedakan miskin atau yang kaya, dan dana untuk itu Indonesia punya, asal pemerintah mau mengelola kekayaan alam yang begitu banyak ini dengan syariah islam bukan diserahkan kepada asing, tegas Amin RH.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Abu Izza, bahwa Negeri-negeri Islam saat ini termasuk Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, saya pernah ikuti penelitian kerja sama Pertamina dengan UGM selama 3 bulan di Pulau Jawa dan luar Jawa, saya menyaksikan langsung, bagaimana kekayaan alam Indonesia yang luar biasa itu.
Setelah mendengar penjelasan dari HTI, ketua Komisi III Hartoyo yang berasal dari partai PDIP, menyatakan bahwa program JKN BPJS ini memang masih banyak yang harus dikritisi dan dipertanyakan. Sebab program sebelumnya Yakni JAMKESMAS saja masih banyak persoalan, seperti banyaknya pasien Jamkesmas yang belum tercover oleh pemerintah, kini pemerintah membuat program baru JKN BPJS.
” Saya terus terang pusing dan khawatir, kalau program JKN ini pemerintah hanya akan mengulang kesalahan seperti sebelumnnya” jelas Hartoyo.
Selain itu menurut Wakil Ketua DPRD Yuniarti, program JKN BPJS ini adalah program pemerintah pusat, dan daerah hanyalah pelaksana dan mengawal pelaksanaannya. Namun, kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada HTI Purbalingga atas kepedulian terhadap persoalan rakyat dan penjelasannya terkait dengan program JKN BPJS, ini sangat bermanfaat dan memberikan pemahaman tambahan serta dijadikan referensi dan masukan pada rapat-rapat komisi, ucap Yuniariti yang juga berasal dari partai Demokrat.[]MI Purbalingga
