HTI Press, Jambi. Ulama dan intelektual dari berbagai daerah di Provinsi Jambi berkumpul di Gedung Kantor Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Jambi. Mereka duduk bersama dalam forum Workshop Ulama dan Intelektual yang digagas oleh HTI DPD I Provinsi Jambi. Penyelenggara mengambil tema Revitalisasi Peran Ulama dan Intelektual dalam Mewujudkan Ulil Amri Harapan Umat. Ini merupakan jawaban atas semakin lunturnya peran ulama dan intelektual sebagai pihak yang seharusnya mampu mendorong terwujudnya kepemimpinan yang sesuai harapan umat.
Dalam acara yang digelar hari Sabtu (19/4) Ustadz Wahyudi Al Maroky (Direktur Pamong Institute) selaku narasumber pertama, menyampaikan bagaimana konsep pemerintahan demokrasi yang memang mengajarkan penuhanan terhadap manusia. Secara jelas demokrasi juga tidak diniatkan untuk membangun sebuah bangsa, tetapi untuk memperkuat dan memperluas hegemoni barat (AS). Dalam prakteknya pun demokrasi tidak hanya menghasilkan kepemimpinan yang korup, tetapi juga partai-partai yang miskin ideologi bahkan cenderung pragmatis. Hal ini sudah banyak terbukti dan terakhir pada pileg yang lalu, demokrasi kembali menampakkan pragmatisme politik untuk sekedar bagi-bagi kekuasaan.
Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan konsep kepemimpinan yang sudah tentu sesuai dengan harapan umat. Narasumber ke dua, Ustadz Heru Binawan (DPP HTI) menjelaskan bahwa Islam mampu menjadi rahmatan lil alamin bila dan hanya bila diterapkan syariahNya dalam seluruh aspek kehidupan. Maka dari itu yang bisa menerapkannya hanyalah negara. Dan negara yang sesuai bukanlah republik, kerajaan ataupun federasi, melainkan Khilafah. Terlebih lagi ini merupakan kewajiban seluruh kaum muslim.
Workshop berjalan cukup hangat dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh puluhan ulama dan intelektual tersebut. Peserta yang berasal dari bermacam organisasi mempertanyakan bagaimana langkah riil peran mereka dalam mewujudkan pemimpin harapan umat. Sebagian lagi memberikan pernyataan bahwa masyarakat bingung dalam memilih, dikarenakan pilihan yang ada tidak sesuai harapan. “ibu-ibu di majelis taklim itu takut kalo dibilang golput haram, otomatis mereka nanti akan nyoblos!” tegas seorang peserta. Lain lagi dengan seorang ulama dari Kabupaten Merangin, Ustadz Bambang Budianto, beliau pesimis dengan kondisi sumber daya alam yang dikuasai asing. Sehingga pada saat islam tegak SDA nya sudah habis.
Namun dengan penjelasan yang gamblang akhirnya peserta dapat memahami bagaimana sistem kepemimpinan yang sesuai dengan harapan umat. Dengan melihat data-data yang akurat dan penjelasan konsep kepemimpinan islam, mereka sepakat bahwa islamlah jawaban dari seluruh problematika umat ini. Pada akhirnya keyakinan peserta semakin kuat akan kembalinya kepemimpinan islam dalam bentuk khilafah.[]
Memilih (dlm demokrasi) itu HAK bukan WAJIB, jadi boleh dipakai, boleh tidak. Justru yang mewajibkan mencoblos itu KRIMINAL! Demokrasi itu sistem kufur dan haram, jadi mendukung, menjalankan, mendakwahkan demokrasi (yg kufur itu), adalah perbuatan haram!