Lihat Dekat Pelaksanaan Konferensi Islam dan Peradaban Di Hadapan 1.400 Peserta, “Telanjangi” Demokrasi

HTI Press, Baubau. KEMARIN Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sukses menyelenggarakan Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) di sejumlah kota. Salah satunya di Kota Baubau yang digelar di Aula Maedani dihadiri seribu lebih peserta berasal dari wilayah Jazirah Buton Raya. Dalam iven yang berlangsung mulai pukul 09.00-11.30 Wita, itu “menelanjangi” sistem Demokrasi dan sistem Ekonomi Liberal.

Laporan Nusma Nagara Muli– Baubau

PAGI mulai pukul 08.00 Wita para peserta KIP sudah berbondong-bondong mendatangi Aula Maedani. Setelah pintu ruangan berlangsungkan iven akbar itu dibuka, kursi-kursi mulai terisi hingga akhirnya sekitar pukul 09.00 Wita sebagai waktu dibukanya acara kursi-kursi mulai terisi. MC mulai membuka acara dengan menyapa para peserta yang berdatangan dari Kabupaten Wakatobi, Buton Utara, Muna, Buton, dan Kota Baubau.

Antusias peserta sudah mulai terasa, karena MC sudah mulai memperkenalkan tajuk acara “Indonesia Milik Allah, Saatnya Khilafah Menggantikan Sistem Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal”. Antusias peserta semakin bertambah setelah menyaksikan pemutaran film terkait fakta kebobrokan sistem demokrasi. Dalam film itu menampilkan fakta-fakta kesengsaraan masyarakat akibat penerapan sistem demokrasi. Kekayaan alam di Indonesia dikuras oleh pengusaha asing.

Antusias peserta semakin memuncak setelah memasuki materi pertama yang diantarkan Ustadz Amuri SH yang mengupas masalah Demokrasi. Materi ini seakan mampu membakar semangat peserta hingga pemberian materi diselingi dengan pekikan takbir.

Dalam meterinya, Amuri menegaskan, Demokrasi sistem kufur karena tidak bersumber dari Allah SWT. Selain itu, demorasi juga memang memili cacat bawaan sehingga kenyataannya tidak mampu menyejahterahkan rakyat. Dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim, pemimpin ke pemimpin pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap saja tidak bisa menyejahterahkan rakyat. Yang sejahterah justru hanya penguasa dan pengusaha.

Pemilu 2014 ini juga, kata Amuri tidak akan bisa menyejahterahkan rakyat Indoensia selama sistemnya masih demokrasi. Karena demokrasi itu hanya menjadi alat penguasa dan pengusaha untuk menguras kekayaan alam negeri ini. Jadilah Indonesia sebagai negara korporasi, sebagai buah perselingkuhan atara penguasa dan pengusaha.

Kebijakanpun, selalu dipengaruhi para pengusaha. Karena para pengusaha saat mengikuti kompetisi di Pemilu untuk menduduki kursinya selalu dimodali pengusaha. Belum lagi para legislator yang diduk di parlemen bisa dibeli. Sehingga kebijakan selalu mengikuti arahan orang yang memiliki uang.

Ditambah lagi dalam sistem demokrasi, kebijakan selalu diambil berdasarkan suara terbanyak. Sehingga meskipun aturan itu akan merugikan rakyat tapi karena disetujui oleh mayoritas anggota legislati, maka aturan terebut ditetapkan menjadi undang-undang. Ia juga mengutip pendangan salah seorang toko, Muhammad Ikbal yang mengatakan, dalam demokrasi dilihat dari jumlah kepala bukan dari isi kepalanya. Sehingga suara kiayi disamakan dengan suara gembel dan preman.

“Maaf saja, dalam demokrasi itu ustad, Kiay, ulama, profesor sama suaranya dengan penzina, pencuri dan gelandangan, bahkan suara Profesor bisa saja disamakan degan bayi,” kelakarnya.

“Jadi kalau anda miskin jangan heran, karena anda mau kaya sudah diwakilkan,” begitulah sistem demokrasi tambah Hamzah. Karena itu, dia menyerukan untuk mencampakkan sistem demokrasi kemudian diganti dengan sistem Khilafa.

Pada saat peserta kecewa dengan sistem demokrasi, ditambah lagi dengan materi kedua yang mengupas masalah sistem ekonomi liberal yang disampaikan Irwansyah Amunu. Dalam pemaparannya Irawansyah Amunu menjelaskan, sistem ekonomi liberal merupakan turunan dari sistem demokrasi yang juga memiliki cacat bawaan.

Diawal materinya Irwan– sapaan Irwansyah Amuni mengungkapkan, biarpun seribu Jokowi dan seribu Prabowo bila menerapkan sistem demorasi, negeri ini akan tetap akan hancur tidak akan ada perubahan yang hakiki, bila tidak dilakukan perubahan mendasar yakni perubahan dengan sistem islam,” cetusnya.

Dikatakan, negara koorporasi terbesar di dunia, adalah Amerika, faktanya, Irak diperangi bukan karena penguasa Irak saat itu namun hanya untuk mendapatkan minyak yang dikandung Irak.

Ia mengingatkan korban berikutnya adalah Indonesia buktinya hampir semua sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dikuasai asing. Yang diuntungkan adalah pengusaha. Kata dia contoh kecil di Buton ini memeliki aspal sekitar 600 juta ton bila dipakai beribu tahun tdk akan habis. Namun sungguh ironis jalan yang ada sungguh memiris hati.

Diungkapkan, Exxonmobil dikuasai blok cepu. Padahal saat itu sesungguhnya menurut para pejabat mengemukakan pertamina mampu mengelolah blok cepu namun faktanya diberikan secara leluasa kepada pihak asing.

Belum lagi blok mahakam dengan cadangan gas 14 triliun kaki kubik, Produksi Gas 2010, 2,4 miliar kakiu kubik, Produksi kondensat 93.000 barel/perhari namun diberikan kepada pihak asing untuk dikelolah dan hasilnya untuk mereka sendiri. “Kita sangat banyak kekayaan namun kita sangat miskin dan bahkan setiap tahun tingkat kemiskinan semakin meningkat,” ucapnya.

Ia menyebut di belakang para pengusaha ada pemerintah yang mendukung untuk menguras kekayaan alam Indonesia. Hanya demi untuk kemakmuran pengusaha dan kesengsaraan rakyat.

Irwansyah Amunu mengungakpkan Indonsesia darurat negara koorporasi. Lantas apakah masih berharap perubahan dalam pemilu 2014. “Tidak mungkin berharap kareana bahkan tetap akan menjalankan sistem demokrasi bahkan mengukuhkan sistem demokrasi,” ujarnya.

Kata dia negeri ini tidak akan berubah bila mengambil hukum buatan manusia yakni sistem Demokrasi. Karena itu ia mengajak untuk menegakan hukum yang bersumber dari Allah bukan hukum buatan manusia.

Belum berhenti disitu, pidato politik HTI yang disampaikan Mujianto. Ia mengungkapkan sempat terkesima saat mendarat di bandara udara Betoambari menyaksikan tulisan “Selamat datang di Daerah khalifatrul khamis”.

Sejenak ia berfikir daerah ini tidak mungkin bertuliskan khalifatuh khamis kalau tidak pernah bersatu dengan daulah khilafah islamiyah.

Pidato politik yang bertajuk Campakkan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal, Tegakkan Khilafah. Mujianto menungkapkan sejak Indonesia diproklamasikan, demokrasi adalah sistem politik yang dipilih. Berbagai ragam demokrasi telah diterapkan. Mulai demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga kembali lagi kepada demokrasi liberal.

Diungkapkan pula sedangkan dalam ekonomi, meski sempat terpengaruh sosialisme pada masa orde lama, namun kapitalisme-liberalisme adalah sistem ekonomi yang diberlakukan. Penerapan sistem ekonomi tersebut semakin menjadi-jadi pasca reformasi. Ini ditandai dengan dijalankannya doktrin-doktrin ekonomi liberal, seperti pembatasan peran negara sebatas regulator, pasar bebas, pencabutan subsidi, dan privatisasi.

Kata dia, pertanyaan penting yang patut diajukan, apakah setelah menerapkan demokrasi puluhan tahun, Indonesia menjadi lebih baik? Apakah setelah menjalankan sistem ekonomi liberal, Indonesia menjadi lebih sejahtera?

Dijelaskan, dalam paparan pemateri pertama dan kedua, juga dalam tayangan dokusinema, pertanyaan penting itu telah terjawab. Bahwa demokrasi dan sistem ekonomi liberal itu gagal menjadikan negeri ini lebih baik dan sejahtera. Sebaliknya, semakin rusak dan bobrok. Alih-alih menyelesaikan masalah, demokrasi dan sistem ekonomi liberal justru menjadi sumber masalah!.

Betapa tidak. Ongkos demokrasi yang amat mahal terbukti menjadi pemicu utama maraknya korupsi. Demokrasi yang dipropagandakan dari, oleh, dan untuk  rakyat, pada prakteknya hanya untuk kepentingan para pemilik modal dan korporasi. Berbagai undang-undang liberal yang dihasilkan justru menyengsarakan rakyat. Bahkan, demokrasi juga menjadi pintu masuk bagi negara-negara kafir penjajah untuk menguasai dan merampok kekayaan alam.

Namun anehnya, sambung Mujianto, demokrasi dan sistem ekonomi liberal tetap saja dipertahankan. Belum ada tanda-tanda untuk mengakhirinya. “Apakah berbagai kerusakan dan keboborokan yang ditimbulkan oleh sistem tersebut tidak membuat kita sadar? Apakah kita baru tersadar setelah kekayaan alam kita habis tak tersisa setelah dirampok oleh negera-negara kafir penjajah? Jika itu yang terjadi, sungguh penyesalan yang terlambat!,” ungkapnya.

Ia mengaskan, sesungguhnya tidak perlu ragu untuk mencampakkan demokrasi dan sistem ekonomi liberal. Sebab, sistem tersebut adalah sistem kufur dan terlahir dari ideologi kapitalisme yang kufur. Ideologi yang membatasi agama hanya mengatur urusan privat jelas bertentangan dengan Islam. Sebab Islam adalah dîn kâmil syâmil yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.,

Prinsip dasar demokrasi lanjut dia, adalah kedaulatan rakyat. Konsekuensinya, otoritas menetapkan hukum di tangan rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif. Padahal, menetapkan hukum dan menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatu merupakan  otoritas  tunggal Allah Swt. Tidak seorang pun selain Allah dibenarkan menentukan halal dan haram. Menjadikan kewenangan untuk membuat hukum berada di tangan manusia merupakan kejahatan besar.

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik (Al-An’am  57). Maka dari itu, kita diharamkan menjadikannya sebagai pandangan hidup dan asas bagi konstitusi beserta seluruh undang-undang. Diharamkan pula mengambil dan menyebarluaskan demokrasi.  Dan ingatlah, ibarat kereta, ideologi dan sistem kufur adalah lokomotif yang membawa gerbong-gerbong kemaksiatan, kemungkaran, dan kedzaliman yang semuanya berujung kepada kerusakan,” tegasnya.

Dikatakan, sesungguhnya Islam telah memiliki sistem pemerintahan sendiri, yakni khilafah. Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan Islam. Bukan republik, kerajaan, imperium, federasi, demokrasi, dan lain-lain. Secara syar’i, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslimin di dunia untuk menegakkan hukum syara’ dan mengemban  dakwah ke seluruh dunia.

“Maka dengan khilafah, umat Islam bisa dipersatukan dalam satu kepemimpinan dan satu daulah, Daulah Khilafah. Seluruh hukum syariah bisa diterapkan dan dakwah Islam juga dapat diemban ke seluruh dunia,” teriaknya disambut pekikkan takbir peserta.

Masih kata Mujianto, namun sungguh disayangkan, sistem pemerintahan itu sekarang tidak ada. Itu terjadi sejak institusi Khilafah Utsmaniyyah dihapuskan oleh Musthafa Kemal Attaturk pada 28 Rajab 1342 H, bertepatan dengan 3 Maret 1924.  Wajibnya khilafah telah banyak dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada ikhtilaf di antara mereka. Bahkan, khilafah disebut bukan sekadar kewajiban, tetapi kewajiban paling penting.

“Ketahuilah juga bahwa sesungguhnya para shahabat ra telah ber-ijma’ bahwa mengangkat imam (khalifah) setelah zaman kenabian adalah kewajiban, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang terpenting.
Maka, sungguh aneh jika masih ada di antara kaum Muslimin yang meragukan dan menolak khilafah, apalagi menghalangi perjuangan untuk menegakkannya,” imbuhya.

Menurutnya, ada juga yang merasa pesimis dengan tegaknya khilafah. Bahkan menganggapnya sebagai utopia, ilusi, atau mimpi. Sikap ini tentu ironi.
Mengapa? tanya dia, karena kaum kafir saja tidak mengingkari kemungkinan berdirinya khilafah. Buktinya, negara-negara kafir penjajah amat  serius menghalangi tegaknya khilafah. Itu artinya, mereka menganggap khilafah adalah ancaman nyata buat mereka.
“Apakah mereka lupa, bahwa kekuasan hanya di tangan Allah Swt. Dialah yang memberikan kekuasaan kepada siapa pun yang Dia kehendaki, dan mencabut kekuasaan dari siapa pun yang Dia kehendaki. Maka apa sulitnya bagi Allah Swt untuk membuat khilafah berdiri kembali sebagaimana sebelumnya? Apalagi ini adalah janji Allah Swt, dan Dia tidak akan mengingkari janji-Nya,” teriaknya.

Ia mengungkapkan, kabar gembira tentang tegaknya khilafah juga diberitakan dalam banyak Hadits. Dalam riwayat Ahmad, khilafah ‘alâ minhâj al-nubuwwah akan datang setelah masa mulk[an] jabriyyan (penguasa diktator). Dalam Hadits Imam Ahmad, diberitakan bahwa Konstantinopel dan Roma akan dibebaskan. Konstantinopel berhasil dibebaskan oleh Sultan Muhammad al-Fatih, lalu diubah namanya menjadi Istambul. Sementara Roma, hingga kini masih belum pernah dibebaskan. “Insya Allah, kota itu juga akan dibebaskan, dan yang membebaskannya adalah Daulah Khilafah,” teriaknya disambut pekikkan takbir lagi.

Ia menambahkan sebagai hamba Allah Swt, tugas kita hanyalah menunaikan kewajiban. Karena khilafah merupakan kewajiban, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus maju dan berjuang menegakkan khilafah. “Celaan dan kemurkaan manusia tidak boleh membuat kita mundur walau hanya selangkah. Ingatlah, ketika kita berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt, maka kita berhak mendapatkan pertolongan-Nya,” terangnya.

Hizbut Tahrir kata dia mengajak seluruh kaum Muslimin untuk berjuang menegakkan khilafah. “Kami sampaikan pesan amir Hizbut Tahrir yang sekarang,  al-‘alim al-Jalîl al-Syaikh Atha` Abu Rasytah. Beliau berkata sungguh kami tengah berjuang, sedangkan mata kami melihat Khilafah dan hati kami berdebar-debar menyambutnya. Kami semua yakin khilafah akan kembali tegak, sebab Rasulullah saw telah memberitahu kami dan menyampaikan kabar gembira kepada kami tentang akan tegaknya khilafah,” katanya.

Diungkapkan, perjuangan Hizbut Tahrir terus mengalami kemajuan. Dukungan terhadap syariah dan khilafah terus meningkat. Menurut survei terbaru PEW research, 73 persen umat Islam di negeri ini menginginkan syariah Islam sebagai hukum resmi negara. Di Pakistan 84 persen, Malaysia 86 persen, Palestina 89 persen, Irak 91 persen. Bahkan di Afghanistan mencapai 99 persen.

Karena itu ia menyerukan sambutlah perjuangan ini. Songsonglah janji Allah Swt dan berita gembira Rasul-Nya dengan penuh semangat. Bergabunglah dalam barisan umat bersama Hizbut Tahrir untuk menegakkan khilafah.

Acara ini diakhiri dengan pembacaan doa, sejumlah peserta bermunajat kepada Allah SWT.[]MI Baubau