HTI Gelar Konferensi Islam dan Peradaban

16 – 2.000 Peserta KIP padati Gedung GOR Hasanudin HM Banjarmasin

BANJARMASIN – Tak kurang dari 2.000 masa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Selatan memadati GOR Hasanuddin HM Banjarmasin, Kamis (29/50).  Massa yang datang dari sejumlah daerah seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Batulicin, Kotabaru, dan Barito Kuala ini hadir mengikuti Konferensi Islam dan Peradaban bertajuk “Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal.”

DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Ustaz Abu Zaid dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, HTI ingin mensosialisasikan kepada kaum muslimin bahwa kerusakan yang terjadi sekarang dari sisi sosial, ekonomi masyarakat disebabkan oleh sistem yang salah.  “Yaitu sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis liberal,” ujarnya.

Dan Hizbut Tahrir terang Abu Zaid, kemudian memberikan solusi sebagaimana Islam sudah menjelaskan sistem politik Islam dengan menerapkan syariat Islam, dalam naungan Khilafah.  Di dalamnya, katanya, juga menyangkut sistem ekonomi Islam yang insya Allah mensejahterakan masyarakat.

Hizbut Tahrir, menurutnya, menginginkan perubahan.  Namun bukan sekadar perubahan yang dibayangkan banyak orang saat ini.  “Yang kita inginkan adalah perubahan sistem sekarang ini menjadi sistem Islam.  Menerapkan Islam secara menyeluruh, dalam berbagai aspek kehidupan,” ujarnya.
Di sisi lain, Konferensi Islam dan Peradaban ini merupakan bagian edukasi agar masyarakat memahami Islam dengan benar.  Benar memahami sistem, sama pentingnya dengan benar memahami aqidah.

Sementara itu, Humas DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Kalimantan Selatan, Ustaz Hidayatul Akbar dalam sambutan politiknya mengungkapkan, HTI sudah sejak awal di tahun 80-an menjelaskan bahwa penjajahan masih terjadi di negeri-negeri muslim.  Namun penjelasan ini tidak mudah diterima lantaran sebagian besar masyarakat memahami bahwa mereka sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945.

HTI pun katanya pernah mengopinikan secara masif tentang penguasaan asing terhadap kekayaan alam kita. Dalam berbagai kegiatan, Hizbut Tahrir membandingkan head to had khilafah dengan sistem kapitalis termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam.

“Dengan opini terus menerus itulah kita sekarang menyaksikan masyarakat memiliki kesadaran umum tentang penjarahan kekayaan alam Indonesia oleh perusahaan-perusahaan asing,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari rezim penguasa.  Walaupun telah berganti berkali-kali pemimpin, namun sikap dan polahdari setiap rezim tidak ada yang berubah, menjual kekayaan alam Indonesia dan membiarkan penjajah asing menjarah sejengkal demi sejengkal tanah negeri ini.

Persekutuan antara penguasa dan pengusaha katanya semakin menggila, bahkan Pemilu 2014 ini tidak bisa diharapkan menghentikan kejahatan persekutuan penguasa dan pengusaha. “Sebuah kejahatan yang teramat sangat besar karena korbannya adalah masyarakat kita sendiri, kejahatan itu bernama kejahatan Negara Korporasi,” cetusnya.

Kejahatan negara korporasi ini tandasnya lahir karena dua kondisi, yakni pertamaka karena sistem pemerintahannya Demokrasi.  Kedua, karena sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi kapitalis.  “Keduanya akar masalah yang menghancurkan negeri Indonesia tercinta, termasuk banua kita,” pungkasnya.  (harian radar banjarmasin, 30/5/2014)