HTI Press. Jakarta-Ketua Lajnah Tsaqafiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Hafidz Abdurrahman menyatakan sistem pemerintahan demokrasi bertentangan dengan akidah mayoritas agama penduduk Indonesia. “Karena itu, kita tidak boleh menerima demokrasi, karena itu bertentangan dengan akidah tauhid kita!” tegasnya kepada sekitar 5000 warga Jakarta, Depok dan Tangerang, Sabtu (31/5) di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta.
Dalam Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) yang diselenggarakan HTI Jakarta itu, Hafidz pun membacakan firman Allah SWT. “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu,” ujarnya mengutip Alquran Surat Al Maidah ayat 48.
Tapi dalam demokrasi, menerapkan hukum Allah butuh persetujuan mayoritas anggota DPR. “Bukankah ini bentuk kesesatan?” ungkapnya retorik yang kemudian disambut takbir ribuan peserta.
Kerusakan Lainnya
Selain itu, lanjut Hafidz, untuk menjadi anggota DPR mau pun presiden, para pengusung demokrasi menghalalkan berbagai cara. Sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan lainnya.
“Karena demokrasi mahal maka korupsi semakin menggila, kalau tidak ada duit minjem, kalau gagal gila, kalau menang lebih gila lagi hingga korupsi berjamaah,” ungkapnya.
Menurutnya, undang-undang yang dibuat pun untuk membela kepentingan para cukong yang telah membiaya kampanye anggota DPR dan presiden. “Hanya untuk kepentingan korporasi, korporasi milik para cukong, korporasi milik para kapitalis!” ungkapnya.
Dan ternyata, lanjut Hafidz, korporasi-korporasi tersebut merupakan perusahaan multinasional miling asing sehingga semakin mengokohkan penjajahan asing atas negeri ini.
“(Melalui demokrasi) maka mereka mencari boneka-boneka yang bisa disetir untuk memuluskan kepentingan asing. Lihatlah ada 76 UU pesanan asing. Pertanyaannya UU seperti ini berpihak kepada rakyat Indonesia atau sebaliknya?” ungkapnya lalu dijawab kompak peserta: “Sebaliknya….!”[] (Mediaumat.com 31/05/2014)