Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Jakarta-Ibarat dua sisi mata uang, ungkap Ketua DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Depok Fahmi Sadri, sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem ekonomi liberal tidak dapat dipisahkan.
“Seperti halnya uang yang tidak akan laku bila hanya ada gambar dalam satu sisi saja, demokrasi pun tidak akan tegak tanpa ekonomi liberal, ekonomi liberal juga tidak akan tegak tanpa demokrasi,” ungkapnya dihadapan sekitar 5.000 peserta Konferensi Islam dan Peradaban (KIP), Sabtu (31/5) di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta.
Karena memang, lanjut Fahmi, demokrasi dan sistem ekonomi liberal saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain. “Di satu sisi, seseorang agar dapat duduk di DPR atau jadi presiden membutuhkan biaya kampanye yang sangat mahal. Maka didapat dari mana dananya? Konglomerat,” ungkapnya.
Di sisi lain, konglomerat membutuhkan regulasi yang menguntungkan bisnis mereka. “Dan siapa yang membuat UU? DPR dengan persetujuan presiden,” tegasnya.
Karena itu tidak aneh, beber Fami, bila presiden membolehkan yang diharamkan Allah SWT sehingga terbit Kepres bolehnya minum miras dan DPR mewajibkan yang diharamkan Allah SWT sehingga muncul UU Perbankan yang mewajibkan riba, lantaran mereka dalam kampanyenya dibiayai oleh konglomerat liberal.[] (mediaumat.com 31/05/2014)
