Demokrasi dan Ekonomi Liberal Hancurkan Negara

HTI Press, Serang. Demokrasi dan sistem ekonomi liberal yang saat ini diterapkan, bukan malah menambah baik keadaan negara tetapi justru lambat laun akan menghancurkan negara. Lebih-lebih struktur pemerintahan yang dibangun saat ini berbasis korporasi antara penguasa dan pengusaha. Karena itu, Khilafah sebagai sistem yang berasal dari Islam diyakini mampu menjawab masalah tersebut. Demikian terungkap dalam Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) 1435 H yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Provinsi Banten di Gedung Gelanggang Remaja (GGR) Maulana Yusuf, Kota Serang, Minggu (1/6).

Acara akbar bertajuk “#Indonesia Milik Allah, Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal” ini dihadiri sekurangnya 2.500 peserta yang berasal dari Pandeglang, Serang, Lebak, dan Cilegon. Selain ulama, tampak juga pengusaha, akademisi, dan birokrat. Anak-anak dan para remaja juga turut memadati ruangan. Asiten Daerah II Kota Serang H. Komarudin hadir hingga acara selesai.

Ketua Humas DPD HTI Banten Dadan A. Hudaya dalam sambutannya menyampaikan, rezim penguasa yang merujuk pada demokrasi dan sistem ekonomi liberal sudah sejak lama melakukan penjarahan kekayaan alam Indonesia. Persekutuan penguasa dan pengusaha akhir-akhir ini semakin menggila. “Sebuah kejahatan yang teramat besar, karena korbannya adalah rakyat Indonesia. Kejahatan itu bernama kejahatan korporasi,” tegasnya.

Sementara itu, pengurus DPD HTI Banten Ali Musthofa dalam orasinya menyampaikan bahwa jargon demokrasi sejatinya bukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun, dari, oleh, dan, untuk korporasi. “Demokrasi selalu menyampaikan segalanya untuk rakyat. Padahal itu adalah ilusi. Faktanya, dimana-mana rakyat sulit mendapatkan pelayanan dari penguasa. Karena itu, demokrasi sebenarnya oleh korporasi, dari korporasi, dan untuk korporasi. Ujung-ujungnya negara korporasi,” tegasnya.

Begitupun orasi Ketua DPD HTI Banten Asfarin Fajri. Dalam pemaparannya, ia lebih menyoroti ekonomi liberal yang sudah diterapkan lama di negeri ini. Berasas pada kapitalisme, Asfarin menyebut Indonesia mengikuti arahan Amerika dalam melaksanakan kebijakan ekonominya. “Ide privatisasi, pengurangan subsidi, itu adalah ciri khas ekonomi liberal. Negara kita benar-benar sudah berubah menjadi negara korporasi,” tegasnya.

Di akhir acara, pidato politik yang disampaikan Ketua DPP HTI Ahmad Junaydi At Thoyyibi menyebut bahwa Indonesia adalah milik Allah. Karena itu, aturannya pun harus datang dari-Nya. Demokrasi, lanjutnya, haram dijadikan sebagai pandangan hidup dan asas bagi konstitusi beserta seluruh undang-undang. Haram pula mengambil dan menyebarluaskan demokrasi. “Ingatlah, ibarat kereta, ideologi dan sistem kufur adalah lokomotif yang membawa gerbong-gerbong kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman yang semuanya berujung pada kerusakan. Sesungguhnya Islam telah memiliki sistem pemerintahan sendiri, yakni Khilafah. Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan Islam; bukan republik, kerajaan, imperium, federasi, demokrasi dan lain-lain,” ungkapnya.