Warga Garut Tolak Demokrasi dan Ekonomi Liberal, Serukan Khilafah

HTI Press, Garut. Sabtu (31/5) Gedung Bale Paminton Intan Dewata Garut dipenuhi oleh sekitar 1200 elemen umat yang hadir mengikuti Konferensi Islam dan Peradaban 1435 H yang diselenggarakan oleh DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Kabupaten Garut. Dalam Konferensi ini, warga Garut menyatakan sikapnya menolak Sistem Demokrasi dan Ekonomi Liberal, disamping menyerukan agar umat Islam kembali menegakkan Khilafah.

Konferensi ini mendapatkan sambutan dan perhatian yang antusias dari umat Islam Kabupaten Garut. Kapasitas gedung yang hanya menampung 800 orang tidak mampu menampung banyaknya minat umat Islam Kabupaten Garut untuk turut hadir dalam konferensi ini. Hal tersebut akhirnya membuat panitia harus menyediakan tenda dan kursi tambahan bagi peserta yang tidak bisa masuk ke dalam ke Gedung. Padahal empat hari sebelum acara Panitia sudah menutup pendaftaran peserta karena keterbatasan tempat.

Dendi Rahdiana dalam paparannya menyoroti bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Lebih lanjut Dendi menyatakan “Demokrasi lah yang menyebabkan munculnya kebijakan yang merugikan rakyat dan hanya mengutamakan kepentingan para kapitalis asing untuk menjarah sumber daya alam Indonesia. Hal ini karena sejak awal demokrasi merupakan sistem politik yang hanya menguntungkan para pemilik modal saja. Dalam demokrasi yang dikenal sebagai sistem dari, oleh dan untuk rakyat adalah hal yang dusta karena sebenarnya demokrasi itu adalah sistem dari, oleh dan untuk korporasi.”

 

Sementara itu, Dindin Sholehudin memaparkan bahwa “Penerapan sistem ekonomi liberal merupakan pangkal masalah berbagai macam carut marutnya ekonomi bangsa Ini. Penjarahan kekayaan alam oleh para kapitalis asing, kemiskinan, terlantarnya kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan adalah buah dari diterapkannya sistem ekonomi liberal. Karena sistem ini mengharuskan negara untuk tidak berperan dalam memelihara dan melayani kebutuhan masyarakat. Dan sebagai gantinya peran tersebut diserahkan kepada swasta dalam bentuk hubungan bisnis semata.”

Dalam pidato politiknya perwakilan dari DPP Hizbut Tahrir Indonesia,Wahyudi Al-Maroki, menegaskan bahwa sudah saatnya umat Islam untuk menanggalkan demokrasi dan sistem ekonomi liberal karena kedua hal tersebut telah nyata-nyata membuat negeri ini menjadi terpuruk dalam berbagai aspek kehidupan. Dan tidak ada alternatif solusinya kecuali hanya dengan kembali kepada syariah Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah yang telah Allah SWT wajibkan kepada seluruh kaum muslim. “Indonesia ini milik Allah, maka terapkan syariah Allah SWT di Indonesia dan inilah saatnya Khilafah menggantikan demokrasi dan sistem ekonomi liberal”, serunya yang disambutkan dengan pekikan takbir seluruh peserta.

Hadirnya perwakilan umat Islam dari berbagai elemen masyarakat dan berbagai pelosok daerah di Kabupaten Garut, menunjukkan bahwa umat Islam Kabupaten Garut memiliki kerinduan yang sama dengan kaum muslim di seluruh Indonesia dan belahan dunia lainnya terhadap penerapan syariah Islam yang kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah.[]MI Garut