Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kembali mengkritik sistem demokrasi Indonesia. HTI menganggap sistem khilafah dalam hal berpolitik jauh lebih baik untuk menuju negara sejahtera.
Hal tersebut disampaikan pada pidato politik Perwakilan DPP HTI Farid Wajdi dalam kegiatan Konferensi Islam dan Peradaban 1435 H dengan tema “Indonesia Milik Allah, Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal” yang dihadiri sekitar tiga ribuan massa simpatisan HTI Sumut di Gedung Selecta, Jalan Listrik, Medan, Minggu (1/6).
Ketua DPD HTI Sumut Irwan Said Batubara mengatakan sistem demokrasi telah mengubah negara Indonesia yang makmur dan kaya akan sumber daya alamnya, menjadi negeri yang tidak pernah berhasil merdeka 100 persen dan mandiri.
“Sekalipun secara fisik tidak lagi terjajah namun secara politik, ekonomi, dan kebudayaan, kita semua masih belum bebas sepenuhnya dari dominasi negara-negara barat,” ucapnya.
Ketua Lajnah Khusus Ulama (LKU) HTI Sumut M Fatih Al Malawy juga menyebutkan bahwa janji manis demokrasi yang dapat membawa kebahagiaan, kenyataannya penuh kebusukan dan manipulasi. Sayangnya demokrasi pula yang dielu-elukan masyarakat.
“Kesimpulannya, demokrasi itu modalnya berasal dari korporasi, berkuasa bersama korporasi dan menghasilkan produk, UU, kebijakan untuk kepentingan korporasi,” sebut Fatih.
Ketua DPD HTI Medan Musa Abdul Ghani menambahkan, produk demokrasi merupakan wujud dari kejahatan koorporasi oleh penyelenggara negara yang dilahirkan dari sistem sekularisme yang digunakan. Selain itu, pihaknya mengkritik kesamaan posisi antara ulama dengan warga biasa, di mana hitung-hitungannya dalam setiap pemilu adalah suara secara kuantitas, bukan kualitas.
“Dengan demokrasi, suara ulama, suara tokoh, sama dengan pemabuk. Demokrasi itu menghitung jumlah kepala tanpa memperhatikan isi kepala,” sebutnya.
Wakil Gubernur Sumut Erry Nuradi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan pandangan HTI ini merupakan hal yang baik di mana ajaran agama tidak hanya berbicara soal moralitas, individu, dan seremonial saja.
“Dari ajaran agama, ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan, baik dari segi politik, ekonomi bahkan untuk peperangan. Ini yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Jadi (Konferensi Islam dan Peradaban) ini program yang baik dari segi keagamaan. Ini adalah harapan umat Islam,” ujarnya.
Disinggung mengenai kritikan HTI terhadap sistem politik Indonesia yang mengusung demokrasi, Erry menjelaskan setiap sistem politik pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun bagaimana melihat sistem tersebut sebagai sebuah alat untuk menyejahterakan ummat.
“Sistem demokrasi yang banyak dianut beberapa negara di dunia ini memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Jadi tergantung kita semua, yang mana yang terbaik. Karena intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, apapun sistemnya,” tandasnya.(harianandalas.com, 2/6/2014)
