Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juni 2014 tercatat sebesar 284,9 miliar dollar AS. Posisi ULN tersebut meningkat 8,6 miliar dollar AS atau 3,1 persen dibandingkan posisi akhir kuartal I 2014 sebesar 276,3 miliar dollar AS.
“Peningkatan posisi ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan baik oleh sektor swasta (4,2 miliar dollar AS) dan sektor publik (1,2 miliar dollar AS) serta pinjaman luar negeri sektor swasta (1,6 miliar dollar AS) yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik (0,8 miliar dollar AS),” tulis BI dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2014).
Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 32,33 persen pada kuartal I 2014 menjadi 33,86 persen pada Juni 2014. Adapun debt service ratio (DSR), yaitu rasio total pembayaran pokok dan bunga ULN relatif terhadap total penerimaan transaksi berjalan meningkat dari 46,42 persen pada kuartal sebelumnya menjadi 48,28 persen pada Juni 2014.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, posisi ULN meningkat 26,9 miliar dollar AS atau 10,4 persem dari 258,0 miliar dollar AS. Peningkatan tersebut terutama disumbang kenaikan pinjaman luar negeri sektor swasta (13,6 miliar dollar AS) serta surat utang sektor publik (9,4 miliar dollar AS) dan sektor swasta (2,6 miliar dollar AS).
Posisi ULN Indonesia pada akhir Juni 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 131,7 miliar dollar AS (46,2 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 153,2 miliar dollar AS (53,8 persen dari total ULN).
Posisi ULN kedua sektor tersebut masing-masing meningkat 0,9 persen dan 5,1 persem dibandingkan dengan posisi akhir kuartal I 2014 sebesar 130,5 miliar dollar AS dan 145,7 miliar dollar AS.
“Bank Indonesia akan tetap memantau dan memperkuat kebijakan pengelolaan ULN, khususnya ULN swasta, sehingga ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko stabilitas makroekonomi,” kata BI. (kompas.com, 20/8/2014)
