Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Sejumlah buku-buku Islam populer, termasuk buku-buku yang digunakan di sekolah-sekolah agama, yang dianggap sah menurut hukum Ukraina, kini dilarang menurut hukum Rusia. Dalam hal ini, pemerintah Rusia terus menargetkan kaum Muslim di Krimea, di mana madrasah-madrasah dan rumah-rumah penduduk muslim Tatar Krimea digeledah untuk mencari literatur yang dilarang.
Di bawah ini adalah sebuah artikel yang diterbitkan oleh: World Bulletin
Rumah-rumah kaum Muslim di Krimea berulang kali digeledah oleh para agen Rusia untuk mencari literatur yang dilarang, Qirim News Agency melaporkan.
Pada tanggal 5 September 2014, para agen Rusia menggerebek rumah-rumah anggota Majlis Tatar Krimea (Parlemen) Mustafa Salman dan Dilyaver Hayreddinov di Nizhnegorsk Rayon.
“Penggeledahan dilakukan oleh petugas polisi, dan tidak jelas, mengapa dilakukan di Nizhnegorsk Rayon. Mereka mencari literatur terlarang,”kata aktivis gerakan nasional Tatar Krimea. Zair Smedlyaev.
Para saksi mata mengatakan polisi mencari senjata, sementara Mustafa Salman dan kedua putranya dibawa ke kantor polisi setempat, jurnalis Shevket Namatullaev menulis di Facebook.
Ini bukan kasus pertama penggeledahan seperti itu di Krimea. Sebelumnya, para petugas Layanan Keamanan Federal Rusia juga menggeledah madrasah-madrasah di Krimea untuk mencari literatur terlarang.
Tiga madrasah digeledah pada tanggal 13 Agustus 2014, berdasarkan UU Daftar Materi Ekstrimis Federal Rusia yang akan mulai berlaku pada tahun 2015 yang melarang sejumlah buku-buku Islam populer.
UU itu melarang sejumlah buku agama Islam yang berdasarkan hukum Ukraina dianggap legal.
UU Daftar Materi Ekstremis disusun oleh Departemen Kehakiman Rusia pada tanggal 14 Juli 2007 dan berisi 1.058 item mulai tanggal 25 Desember 2011. Memproduksi, menyimpan atau mendistribusikan materi yang ada dalam daftar itu merupakan pelanggaran di Rusia.
Beberapa buku-buku Islam yang telah dilarang meliputi karya abad ke-20 yang populer oleh ulama Turki Said Nursi dan ‘Benteng Kaum Muslim’ yang terkenal berupa buku kumpulan do’a Nabi Muhammad, yang dikumpulkan oleh ulama Muslim Saeed bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Beberapa biografi tertentu Nabi Muhammad juga dilarang.
Sekitar 300.000 Muslim di Krimea, terutama kaum asli Tatar Krimea, harus menyesuaikan diri dengan undang-undang yang baru diberlakukan oleh Rusia setelah tanah air mereka dianeksasi dari Ukraina menyusul referendum pada bulan Maret.
Sejak aneksasi bulan Maret 2014 itu, sekitar 3.000 penduduk Tatar Krimea telah meninggalkan semenanjung daratan Ukraina.
PBB juga telah menunjuk ketidakpedulian akan hak-hak asasi manusia di Krimea, yang masih berada di bawah pendudukan milisi pro-Rusia yang sangat mengancam penduduk Tatar Krimea.
Tatar Krimea mengeluh bahwa mereka telah menjadi target karena berbicara bahasa Turki mereka di depan umum dan rumah-rumah mereka ditandai oleh para milisi pro-Rusia.
Majlis Tatar Krimea (DPR) juga diancam dengan ditutup setelah mereka mengorganisir protes untuk membela mantan Ketua Mejlis Mustafa Jemilev, yang telah dilarang memasuki semenanjung selama lima tahun bersama dengan pemimpin saat ini, Refat Chubarov.
Pada awal bulan ini, koordinator umum Qirim News Agency, Ismet Yuksel, juga dilarang memasuki semenanjung selama lima tahun.
Sebagian besar penduduk Tatar Krimea telah menentang aneksasi Krimea oleh Rusia, karena takut terulangnya peristiwa di tahun 1944 ketika mereka benar-benar diusir sebagai bagian dari kebijakan mantan diktator Soviet, Josef Stalin.
Mereka secara bertahap mulai kembali di awal 1990-an setelah jatuhnya Uni Soviet, tetapi masih hidup sebagai kelompok minoritas di tanah air mereka karena mereka mengungsi setelah diusir oleh etnis pemukim Rusia yang didatangkan dikemudian hari.
Sejak aneksasi itu, Rusia telah memberikan kewarganegaraan Rusia kepada orang-orang Krimea sebagai pengganti kewarganegaraan Ukraina. Tatar Krimea, yang telah berkampanye untuk menolak kewarganegaraan Rusia, menuntut untuk tetap sebagai warga negara Ukraina, tetapi akan menjadi orang-orang asing di tanah air mereka sendiri. (unpo.org, 8/9/2014)
