Masuknya ratusan paedofil ke Indonesia, menurut Jubir Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Iffah Ainur Rochmah, karena perlakuan aturan negeri ini sangat istimewa terhadap orang asing.
Datangnya orang asing dianggap keuntungan, mendatangkan devisa dan menjual pariwisata bahkan membuka peluang investasi. Mereka bebas melakukan apa saja. Bahkan difasilitasi kebutuhan-kebutuhannya misalnya disediakan tempat hiburan -minuman keras supaya mereka betah, dsb,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Kamis (18/9) melalui surat elektronik.
Terlebih lagi, lanjutnya, setelah adanya berbagai kemudahan konektifitas antar negara. Bebas visa untuk masuk indonesia adalah salah satu sarana mudah masuknya banyak orang yang berniat jahat seperti kasus masuknya paedofil ini.
“Setelah tahu Indonesia menjadi tujuan kaum pedofil begini apakah pemerintah indonesia akan berdiam diri? Setelah kasus JIS kemarin apakah kita tidak mengambil pelajaran?” tanyanya retoris.
Ia juga mengingatkan, dalam Islam pemerintah bertindak layaknya perisai pelindung umat dari bahaya dan bahkan potensi bahaya yang datang dari luar/asing. Salah satu caranya adalah tidak memberi kebebasan keluar masuknya orang dengan pemikiran dan perilaku yang merusak anak-anak umat, selain tidak membiarkan masuknya barang yang merusak seperti narkoba, miras dll.
Jadi, tidak boleh ada bebas visa, bebas permit dan bea sebagaimana dicanangkan dalam pasar bebas ASEAN (MEA). Lihatlah, hari ini Indonesia telah menjadi surga mafia internasional narkoba, bisnis kejahatan seksual anak dan juga sasaran kaum paedofil. “Ini tidak boleh kita biarkan berlanjut!” tegasnya.
Iffah juga mengingatkan, bila pemerintah tidak bisa mengambil tindakan tegas untuk menutup semua pintu masuk bagi asing yang berpotensi merusak anak bangsa. Bila, pemerintah tidak dapat menegakkan sanksi yang keras terhadap pelaku kejahatan seperti kasus JIS yang hingga kini masih terkatung-katung. Dan bila pemerintah tetap berkompromi dengan keuntungan apapun untuk melindungi warga negara dari bahaya, maka semestinya ini menjadi bukti yang makin menguatkan kesadaran umat bahwa pemerintah kapitalis demokrasi tak layak dipertahankan.
“Ganti dengan pemerintahan Islam yang menerapkan hukum Allah dalam negara khilafah,” pungkasnya.
Seperti diberitakan viva.co.idkemarin, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menyatakan dirinya mendapat laporan ada 200 paedofil warga negara asing masuk Indonesia pada 2014 secara serentak. Target mereka adalah anak-anak umur 4-15 tahun yang tersebar di perkampungan di Sumatera, Cianjur, Semarang, Solo, Palu dan Bali. (mediaumat.com, 18/9/2014)