HTI Press, Pekanbaru. Sekitar 50 orang berdiskusi membahas tentang Pengelolaan Migas dalam Pandangan Islam dalam diskusi Forum Group Discussion (FGD) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama para tokoh dan ulama Riau, Ahad (21/9) di Aula Kantor DPDI HTI Riau, Jalan Karya I, Pekanbaru.
Menurut aktivis HTI Riau Dr Zulhelmy dengan semakin dikuranginya subsidi menunjukkan pengelolaan migas di Indonesia semakin liberal. Ia mengingatkan, masalah migas di Indonesia bukan hanya sektor hilir saja yang meliputi distibusi hingga subsidi harga eceran BBM tetapi masalah yang jauh lebih besar ada di sektor hulu.
Di sektor hulu, yang meliputi sumur-sumur minyak dan lifting, lebih dari 85 persen telah dikuasai swasta dan asing. Menurutnya, dalam pandangan sistem ekonomi Islam, sumur minyak –yang hasilnya melimpah– termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum. “Sehingga wajib dikelola negara, tidak boleh dikuasai swasta apalagi asing,” tegasnya.
Karena serakah, swasta dan asing pun ingin menguasai sektor hilir, salah satunya dengan cara mencabut subsidi BBM, sehingga perusahaan asing ini dapat bersaing dalam harga eceran dengan Pertamina.
Makanya, menurut Arim Nasim, pengamat ekonomi, penaikan harga BBM harus ditolak. “Karena kenaikan BBM hanya akan menguntungkan asing tetapi akan membebani rakyat serta berimplikasi juga terhadap kenaikan harga barang dan jasa,” pungkasnya.[]