Sebanyak 200 mahasiswa Indonesia Congress Of Muslim Students (ICMS) membawa puluhan panji-panji berwarna hitam dan putih. Melakukan orasi saat aksi demo Resolusi Mahasiswa Islam Indonesia Kepada Rezim Jokowi di trotoar dan tengah perempatan vorvo, depan Mal Lembuswana Samarinda, Minggu (12/10/2014).
Melalui aksi mahasiswa berorasi cita-cita bangsa sejak kemerdekaan RI tahun 1945 untuk mensejahterakan rakyat, melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat belum terwujud.Ketua Lajnah Khusus Mahasiswa Hizbut Tahrir Indonesia Kalimantan Timur, Jatmiko Ahmad, mengutarakan ICMS mengajak masyarakat memahami tuntutan pada rezim Jokowi untuk segera mengembalikan tambang emas Papua, Blok cepu, Blok Mahakam, Blok Natuna, dan kekayaan alam lain yang dikuasai asing kepada rakyat dan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat.
“Aksi yang dimulai serentak di 80 kota di Indonesia mulai awal Oktober sampai puncaknya 2 November di Samarinda diikuti mahasiswa dari STMIK WICIDA, Perwakilan sejumlah pergerakan Mahasiswa Unmul, Politeknik Negeri Samarinda, Poltek Balikpapan, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma’arif (STIT Syam) Bontang.
“Kami ingin memberi resolusi pada pemerintahan Jokowi- JK yang akan dilantik DPR RI pada 20 Oktober agar Rezim Jokowi segera mengembalikan tambang emas, tambang minyak, dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya kurang lebih 86 persen dikuasai asing kepada rakyat, untuk dikelola negara demi kemakmuran rakyat, hentikan pinjaman luar negeri dan hutang riba, wujudkan 3000 trilyun guna menjamin kebutuhan sandang pangan papan serta kesehatan, pendididikan gratis dan berkualitas,”kata Jatmiko.
Selain itu Jatmiko melanjutkan ICMS juga menuntut rezim Jokowi melarang seluruh pergaulan bebas, pornografi dan pornoaksi yang telah menimbulkan 2,5 juta aborsi karena hamil diluar nikah, narkoba, lokalisasi, perzinaan dan kriminalitas lainya dengan menerapkan sistem pergaulan Islam. Sistem Islam dalam kepemimpinan Khilafah merupakan solusi demi terhindar dari bencana dan azab, dibandingkan sistem demokrasi dan liberal kapitalis. (tribunnews.com, 13/10/2014)