Naikkan BBM, Bentuk Mental Pengabdian pada Neoliberal

HTI Press, Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng menyatakan kalau Jokowi menaikkan BBM jelas tidak sesuai dengan Revolusi Mental. “Kalau Jokowi menaikkan BBM ya tidak sesuai dengan Revolusi Mental dong. Menaikkan harga BBM itu bagian dari mental pengabdian kepada neoliberalisme. Itu saja kuncinya,” tegas Daeng seperti diberitakan Media Umat Edisi 138: Kabinet Kerja untuk Siapa? Jum’at (7-20 Nopember).

Menurutnya, revolusi itu kan jelas kedudukannya, sifat dan karakternya. Kalau menaikkan harga BBM dikatakan “revolusi” itu merusak tata bahasa, merusak diksi paling tidak. Daeng juga menyatakan kalau Jokowi tidak jadi menaikkan BBM paling tidak Revolusi Mental ada startingnya, ada langkah awalnya.

“Misalnya dia ngomong: Saya berkomitmen tidak mencabut subsidi BBM, saya berkomitmen memberantas mafia migas, saya berkomitmen untuk mengakhiri liberalisasi sektor migas, saya berkomitmen menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di sektor migas. Nah, itu baru Revolusi Mental,” tegasnya.

Karena, lanjut Daeng, subsidi BBM itu merupakan satu kebijakan yang selama ini selalu didorong oleh asing untuk diakhiri. Baik pada era pemerintahan SBY maupun pada masa kampanye Pilpres kemarin, pengurangan atau pencabutan subsidi BBM itu tampaknya menjadi fokus perhatian media internasional, lembaga-lembaga keuangan internasional, lembaga survei ekonomi dan politik internasional yang mengamati Indonesia.

Kemudian lembaga-lembaga riset tink tank pemerintahan asing mendorong pemerintah Indonesia untuk menghentikan subsidi BBM. Mereka semua menyebut bahwa harapan besar mereka terhadap pemerintahan Jokowi karena akan mengakhiri subsidi BBM.

“Jadi mereka menyebut pemerintahan ini menjanjikan harapan bagi mereka karena ada komitmen dari pemerintah untuk mencabut subsidi BBM,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo