BBM Naik, Bukti Pemerintah Pro Asing

HTI Press, Soreang. “Tolak Kenaikan BBM ! Tolak Liberalisasi Migas”, pekikan ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Kab. Bandung bersama umat, menolak rencana Pemerintah dalam menaikkan harga BBM, di depan Gd. DPRD Kab. Bandung, jumat (7/11).

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM adalah bentuk ke dzoliman menyengsarakan rakyat, “Menaikkan BBM akan membuat rakyat miskin semakin miskin, bukti pemerintah pro asing ketimbang pada rakyat yang memilihnya”, tegas Abdi trisulitrio perwakilan mahasiswa.

Dari tahun ke tahun rencana pemerintah menaikkan harga BBM walaupun di dampingi program kerakyatan seperti Balsem, BLT dan program lainnya, tidak membuat perubahan signifikan, malah rakyat miskin meningkat 4 juta jiwa menurut Kepala Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas Armida Alisjahbana.

Selain bentuk kedzoliman dan pro asing, menaikkan harga BBM adalah bentuk menyalahi perintah Nabi Muhammad Saw, “BBM salah satu Sumber daya alam merupakan kepemilikan umum yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat”, tegas perwakilan ulama.

Dengan naiknya BBM, akan terjadi liberalisasi migas besar-besaran oleh pihak asing, 800,000 perusahaan asing siap menguasai SPBU Indonesia. Perusahaan asing akan menguasainya dari hulu sampai hilir, bahkan warung sekalipun.

Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan khianat yang dilakukan pemerintah, yang seharusnya pemerintah menyejahterakan rakyat dengan mengelola BBM, ini malah menimbulkan liberalisasi migas, “Liberalisasi migas merupakan bentuk penguasaan migas yang lebih besar kepada asing dan mengurangi peran negara, sungguh kebijakan ini sangat jelas akan merugikan dan menyengsarakan rakyat”, ungkap orator ketiga Hilaludin perwakilan pengusaha.

Beliau menambahkan kebijakan ini harus segera di hentikan, dan sebagai gantinya, Migas dan SDA dikelola sesuai tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim. Dengan penerapan syariah Islam secara Kaffah dalam naungan Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah.[]MI Kabupaten Bandung