Kabinet Kerja untuk Siapa?

Maka kalau banyak pihak yang berspekulasi bahwa Jokowi berada di bawah bayang-bayang Megawati, tak bisa disalahkan.

Saat Jokowi-JK dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, tampak tamu undangan duduk di tribun gedung DPR/MPR. Bukan hanya tokoh nasional, mereka pun datang dari berbagai negara. Tercatat perwakilan dari 17 negara. Yang dominan adalah para pejabat di kawasan Asia Tenggara.

Yang menonjol justru kehadiran Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, dan Perdana Menteri Australia Tony Abbot. Kehadirannya, secara politik, tak bisa dinafikan begitu saja, apalagi setelah pelantikan kedua pejabat tersebut masing-masing bertemu secara khusus dengan Presiden Jokowi. Entah apa yang diperbincangkan, tak ada informasi.

Pasca pelantikan, Jokowi dan JK sibuk menyusun kabinet. Janji mereka sebelumnya untuk mengumumkan susunan kabinet sehari setelah pelantikan tak terpenuhi. Tempat yang telah disiapkan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, pada saat yang dijanjikan ternyata kosong. Ratusan juta rupiah melayang sia-sia.

Sehari berlalu, kabinet belum juga terbentuk. Tarik menarik kepentingan tak terelakkan. Tim transisi yang dipimpin Rini Soemarno ke sana ke mari. Tak terkecuali para pimpinan partai politik pengusung Jokowi-JK. Bukannya di Istana Negara, tempat Jokowi berada, komunikasi justru banyak terjadi di rumah Megawati Soekarnoputri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Rupanya, meski punya hak prerogatif sebagai presiden, Jokowi tak bisa menggunakan haknya begitu saja. Banyak kepentingan yang harus dipertimbangkannya. Janjinya untuk tak berbagi kursi menteri kepada partai-partai pengusungnya pun terpaksa disingkirkannya.

Realitas politik tak bisa ditolaknya. Bagaimana pun—meminjam istilah Megawati—ia adalah petugas partai PDIP. Ia bukan ketua umum. Maka kalau banyak pihak yang berspekulasi bahwa Jokowi berada di bawah bayang-bayang Megawati, tak bisa disalahkan.

Belum lagi, Jokowi berusaha memainkan drama yang bisa menaikkan citranya sebagai pemimpin yang bersih dengan cara menyodorkan para calon anggota kabinetnya ke Komisi Pemilihan Umum dan PPATK. Proses ini kian membuat penyusunan kabinet kian rumit.

Setelah drama penyusunan kabinet berlangsung hampir seminggu, kabinet itu pun terbentuk. Nama Kabinet Tri Sakti yang semula direncanakan, diubah menjadi Kabinet Kerja.

Lagi-lagi Jokowi tak menepati janjinya. Dulu ia berkoar-koar akan membentuk kabinet yang ramping, nyatanya kabinetnya sama dengan kabinet SBY. Hanya beberapa nomenklatur saja yang berubah.

Komposisi para menteri pun menunjukkan adanya imbalan kepada partai pengusungnya. Tarik menarik kepentingan sebelumnya, tergambar dalam susunan menteri tersebut.

Tak hanya itu, ekspektasi banyak kalangan ternyata tak terpenuhi dengan kabinet ini. Jokowi yang ingin membuat kabinetnya bersih dengan melibatkan KPK dan PPATK, ternyata begitu pengumuman, ada nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus hukum.

Beberapa kalangan juga mengkritik penempatan menteri yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dan yang paling menonjol adalah kritik terhadap tim ekonomi kabinet ini yang kental dengan orang-orang yang selama ini pro pasar atau neoliberal.

Tersandera

Bagaimana pun Jokowi-JK ingin mewujudkan perubahan melalui pemerintahannya. Namun yang dilupakan, rezim ini telah dibatasi oleh berbagai aturan berupa perundang-undangan produk sebelumnya yang bercorak neoliberal.

Sejauh ini Jokowi-JK tak pernah melontarkan gagasan sama sekali untuk mengubah sistem yang ada. Mereka hanya berbicara pada tataran teknis implementasi dan pergantian orang. Sistem yang ada sudah dianggap final dan mampu digunakan untuk melakukan perubahan.

Berkaca pada rezim sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang perolehan suaranya jauh melebihi Jokowi-JK saat ini, dua kali berkuasa SBY tak bisa mewujudkan impian rakyat yakni adil, makmur, dan sejahtera. Justru jurang menganga memisahkan antara si kaya dan si miskin. Utang semakin menumpuk. Korupsi merajalela, dsb.

Jebakan perjanjian internasional pun tak bisa dielakkan. Apalagi Jokowi dalam masa kampanyenya sangat berhati-hati jika berbicara soal kepentingan atau kerja sama asing yang sudah ada.

Kabinet Kerja tak akan banyak melakukan terobosan kecuali hanya banyak melakukan blusukan seperti yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Model-model pencitraan ala Jokowi pun akan digunakan untuk menutup kesulitan mereka keluar dari jebakan sistem yang ada.

Maka, berharap ada perubahan signifikan terhadap negeri ini dengan mewujudkan visi misi Jokowi-JK yakni kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan ibarat jauh panggang dari api.

Untuk Siapa?

Lalu Kabinet Kerja ini untuk siapa? Melihat kerangka politik dan ekonomi yang ada, kabinet akan bekerja untuk kepentingan pasar. Pasar yang dimaksud tentu adalah kepentinga para kapitalis (pemilik modal). Mereka bisa saja berasal dari kalangan swasta lokal maupun perusahaan multinasional yang sudah berinvestasi di dalam negeri.

Di sisi lain, kepentingan partai politik tak bisa diabaikan. Partai politik akan menggunakan kekuasaannya sebagai ‘sumber pendapatan’ bagi partainya.

Ada pula kalangan yang menyebut, kepentingan mafia migas pun ada di rezim Jokowi-JK. Bagaimana pun banyak kepentingan terkait migas yang membutuhkan legitimasi dari pemerintah pada masa sekarang. Beberapa kontrak karya habis masa berlakunya dan harus diperpanjang.

Untuk rakyat? Mungkin ada tapi dapat urutan prioritas yang paling belakang. Kalau pun ada janji-janji di masa kampanye, perwujudannya pun bisa jadi hanya impian.

Perubahan Sistem

Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi terpuruk. Ini terjadi bukan karena orangnya tidak cakap dalam mengelola negara. Tapi yang rusak adalah sistem yang berlaku. Pranata-pranata hukum dan kebijakannya menggunakan sistem kapitalisme liberal.

Sistem ini cacat sejak lahir dan kini sedang mengalami masalah. Dalam kondisi seperti ini, sebaik apapun sosok pemimpinnya, akan gagal.

Karena itu, yang dibutuhkan oleh negeri ini adalah perubahan hakiki. Caranya dengan mengubah sistem yang rusak dengan sistem yang benar. Sistem apa itu? Yakni sistem yang berasal dari Dzat Yang Maha Benar. Itulah sistem Islam.

Sistem ini secara empiris telah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan dan peradaban yang agung berabad-abad lamanya. Dan secara imani, sistem ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.

Walhasil, sistem Islam adalah sebuah kebaikan. Ayo perjuangkan! [] mujiyanto

Sumber: MediaUmat Edisi 138