Aksi HTI di Istana Negara: “Alasan Kenaikkan Harga BBM dan Liberalisasi Migas Penuh Kepalsuan”

HTI Press, Jakarta – “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah). Dengan seruan ini, Ahad pagi (16/11), ribuan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berkumpul di sekitaran Monas Jakarta Pusat untuk melakukan Long March menuju Istana Negara.

Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sikap HTI terkait kebijakan zalim pemerintah Indonesia yang hendak menaikkan harga BBM bersubsidi.

Di depan Istana Negara, para orator aksi menyampaikan kebohongan-kebohongan pemerintah dan mengkuliti alasan-alasan palsu terkait dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Terkait alasan bahwa subsidi BBM terlalu besar, Irwan Saifullah mengatakan, “Alasan yang mengada-ada. Faktanya pada tahun ini APBN diperkirakan surplus 80-90 T dan harga minyak mentah dunia turun dari 120 USD/barrel menjadi 70 USD/barrel.”

Ia juga berujar, “Alasan subsidi BBM tidak tepat sasaran karena menguntungkan orang-orang kaya adalah alasan bohong. Faktanya sekitar 65% subsidi dinikmati oleh rakyat miskin.”

Hal ini diperkuat oleh orator selanjutnya, Tisna Assyirbuny, beliau mengatakan “Sebagai contoh jumlah sepeda motor di Jakarta adalah sekitar 11 juta unit sedangkan mobil sekitar 3 juta unit. Data ini menunjukkan bahwa BBM bersubsidi dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah.”

Tisna Assyirbuny yang juga Ketua HTI DPD 1 Jakarta menambahkan, “Selama ini pembangunan infrastruktur sering melibatkan investor. Jadi ucapan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, yang mengatakan bahwa kenaikan harga BBM besubsidi adalah masalah kebijakan dimana jika subsidi BBM tidak dicabut maka pemerintah tidak bisa membangun jalan, rumah sakit dan infrastruktur lainnya adalah alasan yang dusta.”

Di tengah acara juga ditampilkan aksi theatrikal yang menggambarkan betapa aneh dan rancunya logika berfikir pemerintah dalam memandang subsidi kepada rakyat.

Jadi sebenarnya apa alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi? “Menarik (red. mencabut) subsidi adalah kewajiban negara pada IMF.” ungkap Tisna Assyirbuny.

Hal ini dipertegas oleh orator lainnya, Yahya Abdurrahman menjelaskan, “Menurut Kepala BPH Migas, kenaikan harga BBM akan menggairahkan bisnis hilir migas.”

Para orator sepakat bahwa inti penyebab permasalahan tersebut adalah sistem demokrasi yang diadopsi di Indonesia. Selanjutnya Rahmat S. Labib selaku Ketua DPP HTI menegaskan, “Penguasa Liberal telah menjerumuskan negara. Oleh karena itu penguasa sekaligus sistemnya harus diganti dengan syariat Islam dalam daulah Khilafah.”

Pada pukul 11.15 WIB acara aksi berakhir dan ditutup dengan doa yang dipanjatkan oleh KH. Yasin Muthohar. Setelahnya ribuan massa HTI membubarkan diri dengan tertib dan teratur. [] MI Jakarta