Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
CNN berbahasa Arab, edisi 9/11/2014 mempublikasikan berita berjudul, “Dubai: Pasar Dengan Triliunan Dolar … Konferensi Keamanan Pangan Membahas Sektor ‘Makanan Halal’.”
Di Dubai telah dimulai sejumlah kegiatan Konferensi Keamanan Pangan yang membahas beberapa hal terkait makanan, termasuk isu makanan halal, yang merupakan pasar dengan penghasilan triliunan dolar, serta keinginan kuat Uni Emirat Arab (UEA) agar berperan lebih besar dengan rencana-rencananya untuk beralih menjadi ibukota ekonomi Islam. Konferensi ini diikuti oleh sejumlah lembaga dan badan internasional yang aktif dalam kegiatan pangan dunia, termasuk programnya adalah seminar makanan halal. Panitia penyelenggara konferensi telah menyiapkan makalah yang dibuat oleh para pengambil keputusan di UEA, juga dari sejumlah pakar makanan halal. Mereka membahas tantangan besar yang dihadapi oleh pihak-pihak tertentu, khususnya terkait standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan makanan halal, guna memastikan adanya kontrol ketat atas rangkaian makanan halal dari produksi primer hingga meja konsumen. Kota Dubai sebagai pihak penyelenggara konferensi, beberapa hari sebelumnya telah menentukan sejumlah persyaratan dan tuntutan yang sesuai dengan syariah Islam, untuk mulai memberikan “tanda halal” bagi semua pabrik, peternakan dan rumah pemotongan hewan global, juga mengumumkan bahwa pihaknya akan memberlakukan pada produk-produk turunan lainnya yang berasal dari produk daging, terutama yang masuk dalam kosmetik, dengan menegaskan adanya beberapa spesifikasi yang akan diterapkan pada produk kosmetik.
Ini baik jika ada kontrol dan pengawasan atas makanan dan kosmetik yang masuk ke negeri-negeri kaum Muslim dari perusahaan-perusahaan internasional. Tapi itu tidak baik jika kami menertawakan pikiran kaum Muslim, lalu kami mengklaim bahwa Emirat Dubai yang berkeinginan kuat menjadi “ibukota ekonomi Islam” akan melakukan peran kontrol dan pengawasan! Dubai tidak akan pernah menjadi ibukota “ekonomi Islam” selama sistem yang diterapkan adalah sistem kapitalisme sekuler, yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah SWT. Ekonomi Dubai merupakan bagian dari sistem ekonomi yang bermasalah di dunia, tunduk pada bursa riba global, dikendalikan oleh mata uang asing seperti dolar Amerika dan euro Eropa, serta dikendalikan oleh organisasi dan lembaga dana kaum kafir Barat.
Sistem ekonomi di Dubai bersumber dari sistem ekonomi kapitalisme sekuler, sehingga tidak akan pernah berubah menjadi sistem ekonomi Islam dengan konferensi ini, dan melalui pusat-pusat yang berusaha untuk “menaklukkan” komoditas makanan atau kosmetik yang diimpor oleh Dubai dari perusahaan-perusahaan internasional, agar memiliki spesifikasi sesuai syariah Islam. Dua sektor ini banyak berperan dalam perputaran uang di Uni Emirat Arab, sebagai negara paling mahal di dunia. Konferensi Perdagangan ini adalah murni bertujuan untuk meraup keuntungan dalam jumlah besar oleh para budak rezim dan para pengusaha di perusahaan-perusahaan internasional, yang sebagian besar adalah perusahaan dari negara kafir Barat. Mengapa mereka menyelipkan istilah “ibukota ekonomi Islam” dalam masalah ini? Secara khusus, kami tahu bahwa Uni Emirat Arab adalah sekutu Amerika dalam pembantaian kaum Muslim di Irak dan Syam melalui serangan aliansi Salibis melawan Islam, yang tujuan utamanya adalah menghapus revolusi Islam di Syam yang diberkati.
Juga, Uni Emirat Arab mendukung kejahatan Sisi di Mesir dalam perang melawan Islam. Uni Emirat Arab mengirim pesawat tempur untuk membunuh kaum Muslim di Libya. Uni Emirat Arab telah menghabiskan miliaran untuk menghancurkan semua orang yang memperjuangkan perubahan. Sehingga Uni Emirat Arab menyandang sikap pengkhianat yang memalukan kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan kaum Muslim. Apakah Islam hanya diterapkan sebagian dan tidak dengan sebagian yang lain?! Tetapi yang dimaksudkan adalah, bahwa Dubai dirancang oleh dunia sebagai “model yang Islami” yang berbeda dengan model syariah yang benar. Sementara itu media mempromosikan model ini, yang membatasi Islam hanya dalam urusan makanan, minuman dan perhiasan. Juga, membuat topeng “ekonomi Islam” bagi sistem kapitalisme yang kotor, sehingga masyarakat melihatnya tidak jelas, dan membisikkan kepada kaum Muslim bahwa Islam diterapkan di Uni Emirat Arab, padahal itu jauh panggang dari api.
Kami menyesalkan diamnya orang-orang di Teluk Arab, di Uni Emirat Arab, dan di Dubai terhadap sistem ini, yang tengah membodohi pikiran mereka, menghancurkan Islam mereka, dan membuat sekuler kehidupan mereka, serta membuka pintu bagi semua yang tidak Islami. Kami tahu apa yang sedang terjadi di Dubai, terkait sektor pariwisata, yang diwarnai kejahatan dan amoralitas, serta apa yang kami dengar tentang pacuan kuda dan unta, perjudian dan taruhan dalam atmosfer kemaksiatan yang didukung pemerintah yang mengklaim tengah berusaha untuk menjadi “Islami” dalam bidang pengawasan makanan dan kosmetik saja!
Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Uni Emirat Arab untuk menyadari bahwa mereka adalah korban dari konspirasi serius. Sedangkan yang dituntut oleh syariah dari mereka adalah, agar mereka kembali pada agamanya yang benar, dan menjadikan mereka bagian dari umat Islam, serta mendukung revolusi yang tengah bergemuruh, yang berjuang untuk perubahan. Mereka wajib berjuang untuk menggulingkan rezim kapitalis ini, dan mengubah semua konstitusi sekuler menjadi konstitusi syariah yang bersumber dari akidah Islam, sehingga undang-undangnya menjadi undang-undang Islam. Sistem Islam adalah sistem yang terintegrasi dan komprehensif, dimana kedaulatannya hanya di tangan syara’ saja. Di dalam syara’ tidak mengenal istilah “ibukota ekonomi Islam”, namun yang wajib ditegakkan sesuai syariah adalah negara Islam, yang akan menerapkan hukum-hukum yang diturunkan Allah, sebagaimana yang terdapat dalam sumber-sumber konstitusi, yaitu Al-Qur’an dan as-Sunnah, dimana hukum-hukum syariah menjadi undang-undang, dan pasal-pasal dalam konstitusinya, sebagaimana dalam negara Khilafah Rasyidah yang tegak berdasarkan metode kenabian. [Ummu Hanin]
Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 13/11/2014.
