Kenaikan BBM Mencekik Rakyat

HTI Pelopori Aksi Demo di Palangka Raya

Dengan kenaikan harga bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Sehingga dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangka Raya (BEM-Unpar) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalteng yang dilakukan di dua tempat berbeda dan waktu yang berbeda.

Aksi damai penolakan BBM yang dilakukan oleh BEM Unpar dengan jumlah sekitar 30 orang, Senin (17/11) malam sekitar pukul 23.00 WIB sebelum ditetapkannya kenaikan harga BBM berlangsung di depan gerbang kampus Universitas Palangka Raya (Unpar). Dalam aksi tersebut ada sejumlah mahasiswa juga melakukan bakar ban dengan menandakan menolak keras kenaikan harga BBM.

“Ini rezim yang kalian puja, yang blusukan, kemudian mencekik leher kalian lalu mana kompensasinya,” ucap Rian saat melakukan orasinya.

Kemudian para mahasiswa ini turun ke jalan yang awalnya ingin melakukan orasi di bundaran besar namun dilarang oleh aparat Kepolisian Polres Palangka Raya. Sehingga hanya melakukan orasi di depan gerbang Unpar. Ini sebagai wujud penolakan kenaikan harga BBM dan sebagai lambang bahwa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah menghianati rakyat.

Kemudian pada sore harinya aksi damai penolakan kenaikan harga BBM juga dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalteng, Selasa (18/11) sekitar pukul 15.30 WIB di Bundaran Kecil G Obos palangka Raya yang diikuti oleh mahasiswa juga serta diikuti ibu-ibu yang membawa anaknya dalam melakukan demo tersebut.

Sementara itu, Humas HTI Kalteng, Muhammad Khomaini menilai rencana kebijakan pemerintah tersebut salah. Ia menilai rencana tersebut hanya akan menambah beban bagi masyarakat kecil. Pihaknya menyesalkan kebijakan itu tentang kenaikan BBM. Sebab dengan begitu angka kemiskinan dan pengangguran juga akan mengalami peningkatan.

“Kami serukan agar pemerintah membatalkan kebijakan itu demi kesejahteraan umat,” tegas Khomaini.

Khomaini juga menilai rencana kenaikan BBM tidak masuk akal. Dengan slasan-alasan pemerintah menaikkan BBM sama sekali tidak masuk logika atau masuk akal. Untuk itu, pihaknya tidak bisa menerima kenaikan BBM. Pemerintah yang mengatakan jika subsidi BBM telah membebani APBN. Pada kenyataannya APBN justru terbebani oleh piutang negara yang kian membengkak.

“Dengan kenaikan harga BBM premium dengan menghilamngkan subsidi bukan hal yang menyelamatkan rakyat. Kalau memang ingin menyelamatkan rakyat jangan naikkan BBM. Tapi menjaga industri migas agar tidak dikuasai Negara asing. Sehingga stok BBM untuk Indonesia aman. Faktanya, saat ini sebanyak 85 persen industri migas yang dikuasai negara asing,” imbuhnya.

Sedangkan menurut, Juru bicara HTI Kalteng, Muhammad Ismail Yusanto mengatakan menolak keputusan pemerintah menaikan harga BBM karena ini adalah kebijakan dzalim yang akan menyengsarakan rakyat. Kemudian kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangn sariat islam.

“Rezim yang ngakunya merakyat tapi kenyataannya kebijakannya sangat mencekik rakyat ini tidaklah pantas untuk terus didukung. Harus ada upaya sungguh-sungguh dari seluruh anggota masyarakat untuk lahirnya rezim yang baik, amanah, mau tunduk pada sisitem yang baik,” ucap Ismail. (kaltengpos.web.id, 18/11/2014)