Pesan HIP ke-5 : Bangun Ekonomi Islam Bukannya Kapitalisme Syariah!

Untuk yang kelima kalinya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar acara Halqah Islam dan Peradaban (HIP). Talk Show yang bertema Meretas Sistem Ekonomi Islam, Diambang Keruntuhan Ekonomi Kapitalis berlangsung pada Kamis (22/1) sore di Auditorium Adhiyana Wisma Antara Jakarta.

Dalam sambutannya Ketua Umum DPP HTI Hafidz Abdurrahman menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam tidak bisa diterima dan diterapkan kalau tidak pernah disampaikan dan dipublikasikan. Digelarnya Internasional Economics Conference pada Ahad (4/1) lalu di Al-Khartoum Sudan termasuk salah satu upaya untuk itu.

Hadir sebagai pembicara dalam acara HIP ke-5 ini adalah Ekonom Revrison Baswir, Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Agustianto, dan Jubir HTI Ismail Yusanto. Revrison menyatakan bahwa salah satu variabel penting dalam sistem ekonomi apa pun termasuk Islam dan kapitalisme adalah pengaturan institusi kepemilikan alat-alat produksi.

Lebih lanjut menurut salah satu pembicara dalam Konverensi Ekonomi Internasional tersebut menyatakan bahwa dalam kapitalisme semua kepemilikian diarahkan menjadi milik individu atau swasta (privatisasi) serta dibebaskan pula untuk mengusahakannya tanpa batas. Sedangkan dalam Islam ada pengaturan kepemilikan. Sehingga ditentukan apa saja yang boleh dimiliki dan diusahahakan oleh privat, publik dan negara.

Revrison pun menegaskan bila memang serius mau menegakkan sistem ekonomi Islam solusi yang pertama yang harus diterapkan adalah merubah institusi tersebut. Bukan pada hal-hal yang sifatnya instrumen pelengkap, seperti perbankan, dan alat tukar. Karena tidak berbicara soal yang pokok, sehingga bank-bank syariah yang menjamur saat ini secara institusional tetap saja bersifat kapitalistik. Bila umat hanya berkutat di ranah instrumen, itu sangat bermasalah dan tidak terkategori membangun sistem ekonomi Islam. Sambil berkelekar Revrison mengatakan “Itulah yang disebut sebagai Kapitalisme Syariah”.

Senada dengan Revrison, Agustianto pun menyayangkan di dunia internasional maupun di Indonesia saat ini banyak lembaga-lembaga keuangan syariah, “syariah hanya dijadikan topeng belaka. Karena kehilangan ruh syariahnya. Ketiga pembicara sepakat, dalam level individu, umat Islam dapat meninggalkan riba. Begitu juga dalam level kelompok, umat bisa membuat bisa mengembangkan badan usaha yang islami, syirkahmisalnya untuk menggantikan perseroan terbatas.

Namun pada level yang lebih jauh lebih penting, yakni negara, karena terkait dengan sebagian besar penerapan sistem ekonomi praktis tidak dapat dilaksanakan. Lantaran memang negaranya saat ini mengadopsi sistem ekonomi yang kapitalistik.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang konkrit agar dapat terlaksananya sistem ekonomi Islam dan institusi yang menaunginya yakni Khilafah Islam. Terkait dengan hal itu, Ismail menyatakan bahwa kaum Muslim harus menyadari bahwa sistem kapitalisme ini tidak akan membiarkan begitu saja sistem Islam tampil mengambil alih sistem kapitalisme.

Oleh karena itu, perubahan itu tidak bisa menunggu kerelaan sistem yang sedang berjalan. Karena sistem yang sedang berjalan ini cenderung untuk mempertahankan diri. Sistem yang sudah berdiri ini akan tetap mempertahankan diri sampai lahir sebuah kekuatan yang menumbangkannya. “Kekuatan yang akan menumbangkan itulah yang harus dibangun.” tandasnya.

Acara berlangsung cukup menarik, sehingga banyak peserta yang tidak mendapatkan tempat duduk pun tetap berdiri mengikuti acara hingga selesai. Sebagai salah satu bentuk solidaritas terhadap kaum Muslim Palestina, di awal acara diputarlah film dokumenter pembantaian warga Gaza oleh agresor Israel biadab, disamping ditayangkannya cuplikan suasana konferensi ekonomi di Sudan itu. [] (mediaumat.com, jokoprasetyo)