HTI Press, Surabaya. Keputusan rezim Jokowi menaikan harga BBM merupakan kebijakan dholim dan khianat, demikian koreksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Surabaya, Ahad (18/11) di depan Gedung Grahadi Surabaya. Mereka mengibarkan al-liwa’ dan Arroyah disertai seruan-seruan penolakan kenaikan antara lain “Kenaikan harga BBM : bukti nyata rezim jokowi antek asing, ganti rezim, ganti system, tegakkan khilafah rasyidah”
Aksi Damai penolakan keputusan rezim jokowi jk ini, menarik respon para pengguna jalan yang telah merasakan dampak kenaikan BBM. Para orator menyeru kepada ummat untuk berjuang tegakkan khilafah yang menerapkan Syariah sebagai solusi semua persoalan; termasuk pengelolaan BBM di Indonesia yang 84% hulunya telah dikuasai neoimperialis (swasta/asing) dan sekarang adanya upaya nyata untuk merebut sektor hilir dengan banyaknya SPBU asing.
Hadir bersama ratusan peserta aksi, Irwan Saifullah DPP HTI dalam orasinya menyampaikan banyak jalan untuk pemerintah agar bias memenuhi kebutuhan APBN tanpa menaikkan harga BBM, seperti produksi batubara yang potensi pendapatannya ditahun 2013 mencapai Rp 250 triliun dan tembaga yang mencapai Rp 124 triliun. Ia mengkritisi yang seharusnya pemerintah mau kerja keras mengelola sendiri SDA tambang dan migas itu tanpa menyerahkan kepada swasta/asing.(MI Surabaya)