Naikkan Harga BBM, Negara Enggan Urus Rakyat

HTI Press, Banten. Sikap pemerintah menaikkan harga BBM adalah bukti bahwa negara enggan mengurus dan memelihara rakyat. Negara yang berlandaskan pada demokrasi kapitalisme memang memiliki tabiat seperti ini, berbeda dengan negara yang berlandaskan Islam. “Hubungan antara penguasa dengan rakyat di era kapitalisme ini adalah hubungan dagang. Rakyat terus dibebani dengan kebijakan sulit pemerintah. Negara enggan mengurus rakyat dengan sebaik-baiknya,” tutur M Asfarin, Ketua DPD HTI Banten, di sela-sela aksi Tolak Kenaikan Harga BBM, Tolak Liberalisasi Migas di Alun-alun Kota Serang, Selasa (18/11).

Asfarin menambahkan, dalam Islam, negara memiliki fungsi sebagai pengurus dan pemelihara rakyat. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat secara umum dipenuhi dengan maksimal. Termasuk dalam pemanfaatan BBM. “BBM ini adalah milik umum. Dalam Islam, BBM dikelola negara untuk digunakan rakyat secara umum. Persoalannya, BBM di Indonesia dikelola asing akibat diterapkannya undang-undang Migas dan Penanaman Modal Asing. Ini masalahnya,” tuturnya.

Akibat UU Migas, maka liberalisasi minyak bumi dan gas terjadi sejak di hulu hingga hilir. Saat ini, pengelola penambangan migas banyak dikuasai asing. Seriring dengan kenaikan harga BBM, maka liberalisasi di tingkat hulu pun terjadi. “Terbukti, tidak ada harapan dari pemerintahan Jokowi,” tegas Asfarin.

Aksi simpatik ini dimulai pukul 16.00 diikuti oleh sekira 200 peserta. Berjalan kaki hingga Alun-alun Kota Serang yang berjarak sekitar 5km. Beberapa peserta mebagikan selebaran kepada pengendara. Nibras, koordinator aksi, menyatakan aksi simpatik ini akan terus dilakukan di berbagai titik se-Banten. “Kita ingin terus mendesak pemerintah agar menurunkan kembali harga BBM. Dan memberikan pencerahan pada masyarakat, bahwa penguasa negara ini telah salah urus,” tuturnya.

Aksi HTI Cilegon

Di tempat berbeda, hal yang sama dilakukan DPD HTI Kota Cilegon. Dengan bertajuk “Menaikkan Harga BBM, Rezim Jokowi-JK Terbukti Neolib”, aksi ini berlangsung di bundaran Simpang Tiga – Kota Cilegon. Dalam aksi ini para orator menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM adalah untuk kepentingan asing. “Yang menaikkan harga BBM ini adalah atas permintaan bosnya Jokowi, yaitu IMF,” ujar H Usep, salah satu orator seraya menyebut pihak asing ingin menguasai perminyakan di Indonesia dari hulu sampai ke hilir.

Sementara Ustadz Syaikhu menyampaikan, akibat negara tidak menggunakan hukum Allah maka yang terjadi adalah kekacauan. Sistem demokrasi yang sejatinya adalah sistem yang rusak telah membawa rakyat Indonesia pada kesengsaraan. “Hizbut Tahrir mengajak kepada seluruh warga Cilegon untuk berjuang adar hukum Allah bisa diterapkan menggantikan demokrasi,” tegasnya.[]MI Banten