Audiensi Ke DPRD Jatim : HTI Konsisten Menolak Kenaikan Harga BBM Karena Keimanan

hearing tolak kenaikan harga BBM

HTI Press, Surabaya. Ikhsan Abadi (Humas HTI DPD Jatim) menyatakan, “ Jika subsidi yang diberikan pada rakyat selalu dianggap salah sasaran, apakah berarti memberikan sektor hulu dan hilir migas ke asing itu tepat sasaran?” ungkap Ikhsan Abadi Humas HTI Jatim saat audiensi ke DPRD Jatim (Senin, 17/11) jam 10.30 WIB di Gedung DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya. “Jika begitu, pemerintah itu bekerja untuk siapa? Dan jika tidak bisa mengurusi BBM, serahkan kepada HTI yang akan mengurusnya dengan syariah islam untuk kesejahteraan semua,” tambahnya.

Audiensi penolakan kenaikan harga BBM tersebut bukanlah yang pertama kali ini, dari belasan audiensi ke DPRD Jatim. Delegasi HTI Jatim tersebut dipimpin Fikri A. Zudiar Ketua LF HTI DPD Jatim, terdiri dari 14 orang, 3 di antaranya muslimah, diterima wakil fraksi Demokrat Heri Prasetyo.

Fikri menyampaikan dalam hearing tersebut bahwa penolakan kenaikan harga BBM bukan sekedar masalah setuju atau menolak, juga belum sekedar pro wong cilik atau tidak, tapi lebih daripada itu masalah mendasarnya adalah ketidaktaatan pada Allah SWT. Selain itu juga merupakan ancaman neo imperialisme pada kedaulatan negeri muslim terbesar di dunia ini melalui sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi.

Ketua HTI Jatim Harun Musa menyampaikan pesan secara berapi-api,” Pemerintah telah berulang kali melakukan kedzaliman dan pengkhianatan pada rakyat, baik rezim SBY, Megawati maupun Jokowi, dengan menaikkan harga BBM. Ironisnya hal ini tidak disadari dan justru dibuat alasan-alasan yang tidak benar. Seharusnya berkah ALLAH SWT yang diberikan untuk negeri ini yang berupa sumber daya alam dan migas secara berlimpah, seharusnya menjadikan kita lebih dekat, bersyukur, tunduk dan tawadhu kepadaNYA. Bukan malah sebaliknya.”

Tanggapan wakil fraksi Demokrat Heri Prasetyo, menyatakan,” Bahwa aspirasi HTI adalah sama secara pribadi dan fraksi yaitu kenaikan harga BBM harus ditolak. Jangan sampai mereka yang dulu ketika tidak berkuasa menolak tapi pas berkuasa bilangnya lain.” Dia juga berjanji akan menyampaikan protes HTI tersebut waktu sidang paripurna DPRD Jatim

Ketua delegasi mengakhiri hearing dengan pernyataan bahwa kenaikan harga BBM bukan sekedar rezim, tapi juga sistem yang diberlakukan. Parlemen sendiri merupakan bagian dari pembuat masalah. Sedangkan Presiden membuat kebijakan ini dengan percaya diri dikarenakan merasa mendapat amanat UU, di antaranya UU migas, sementara UU itu dibuat oleh parlemen.” [] mi jatim