Aksi penolakan kenaikan harga BBM di beberapa titik di Indonesia terus dilakukan. Di Bandung, Jawa Barat, ribuan massa gabungan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (Kasbi) melakukan aksi damai di depan Gedung Sate, Selasa (18/11).
Sebagaimana yang dilansir oleh voaindonesia.com (19/11), Humas HTI Jawa Barat Luthfi Afandi mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain adalah untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir minyak dan gas bumi.
Liberalisasi migas adalah penguasaan yang lebih besar kepada swasta asing dan pengurangan peran negara. Padahal pemilik migas dan kekayaan alam lainnya adalah rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam.
“Kami katakan bahwa ketika pemerintah menaikkan harga BBM, maka yang pertama ini menunjukkan pemerintah saat ini adalah pemerintah yang dzalim. Karena pasti yang dirugikan, pasti yang terkena beban dari kenaikan harga BBM adalah rakyat. Dari hasil survey ekonomi nasional, bahwa pengguna BBM itu mayoritas adalah masyarakat miskin. Hanya sekitar dua persen saja pengguna BBM adalah orang-orang kaya,” kata Lutfi.
Di samping perwalikan dari HTI, perwakilan Kasbi juga berorasi untuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM itu karena bisa meningkatkan angka kemiskinan. Menurut Kasbi, buruh yang selama ini menerima upah pas-pasan bahkan kurang layak, tentu akan semakin tertindas jika harga BBM naik. Pasalnya, kenaikan harga BBM tersebut biasanya diikuti pula dengan kenaikan harga barang kebutuhan hidup lainnya. Hal ini sangat memberatkan kaum buruh.
Tidak hanya di Bandung, republika.co.id (23/11) memberitakan massa HTI Lampung menggelar aksi turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM untuk kedua kalinya. Sebelum berorasi, peserta aksi melakukan longmarch dari jalan Raden Intan menuju Bundaran Tugu Adipura, kota Bandar Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, HTI Lampung mengatakan bahwa kekayaan negeri ini sangat melimpah ruah, dan seharusnya itu semua dapat dikelola sendiri secara amanah dengan sistem yang adil. Bukan diserahkan penguasaannya kepada pihak asing. Bila dikelola secara amanah dengan sistem yang adil, maka akan dapat membawa kesejahteraan rakyat baik Muslim maupun non Muslim.
Sehari sebelumnya (22/11), aksi serupa juga digelar di Pekanbaru, Riau. Lebih dari 500 orang yang tergabung dalam HTI Riau menggelar longmarch dimulai dari Halaman Kantor LPP RRI Pekanbaru hingga ke Gedung Pustaka Soemah HS Provinsi Riau, untuk menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sebagaimana yang dijelaskan mediacenter.riau.go.id (23/11), Koordinator aksi Edi Manik menyampaikan empat poin penting yang secara garis besar berisi tentang (1) penolakan kenaikan harga BBM, (2) menjelaskan liberalisasi pengelolaan BBM adalah kebijakan yang bertentangan dengan syariat, (3) meninjau kebijakan yang mencekik rakyat, dan (4) menyeru agar pengelolaan SDA negeri yang melimpah harus dikelola dengan baik.
Tidak hanya di daerah, metronews.com (23/11) menyiarkan bahwa HTI Jabodetabek juga menggelar longmarch dari depan Istiqlal menuju Istana Merdeka. Ribuan Massa HTI kembali menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Aksi ini merupakan aksi lanjutan, setelah pada Selasa lalu (18/11), HTI Jabodetabek juga menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM.
dari berbagai sumber: voaindonesia.com/republika.co.id/mediacenter.riau.go.id/metronews.com