Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Arim Nasim, Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI
Banyak alasan pemerintah sehingga menyatakan ‘terpaksa’ menaikkan harga BBM. Namun setelah dikonfrontasi dengan data, ternyata itu hanyalah alasan bohong belaka. Lantas, mengapa rezim ‘merakyat’ ini tega ‘mencekik’ rakyat dengan menaikkan harga BBM? Jawabannya ada dalam wawancara wartawan Media Umat Joko Prasetyo dengan Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Arim Nasim. Berikut petikannya.
Pemerintah menyebut subsidi hanya untuk kegiatan konsumtif, tanggapan Anda?
Menurut saya jelas tidak benar karena terbukti ketika solar langka akibat pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, ribuan bahkan mungkin jutaan nelayan di berbagai wilayah misalnya yang sempat saya baca beritanya di Pusong, Lhoksemawe Aceh, nelayan tidak melaut. Itu satu contoh kecil bahwa BBM bersubsidi tidak hanya untuk konsumtif.
Pemerintah juga menyatakan subsidi buat rakyat jadi malas…
Apakah puluhan juta rakyat Indonesia yang harus membanting tulang untuk bisa bertahan hidup dikatakan pemalas? Justru yang sebenarnya pemalas adalah rezim neoliberal dan intelektual kapitalis yang malas berpikir kreatif untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah migas atau energi.
Mereka selalu mencari solusi cepat dan pragmatis yaitu membatasi subsidi dan menaikkan harga BBM, pada saat yang sama mereka membiarkan sumber daya alam (SDA) dijarah oleh para kapitalis baik kapitalis asing maupun kapitalis pribumi sehingga pendapatan negara hanya mengandalkan dari pajak.
Pemerintah menyebut subsidi salah sasaran…
Ini adalah alasan yang dirancang IMF dan World Bank ketika mereka meminta pemerintah untuk mencabut susbsidi BBM dengan alasan:“tidak tepat sasaran.”
Tapi kalau kita lihat data-data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia jumlah kendaraan yang beroperasi di seluruh Indonesia tahun 2013 adalah 104, 211 juta unit terdiri atas sepeda motor 86,253 juta unit (82,7 persen), mobil penumpang 10,54 juta unit (10,1 persen) , mobil barang (truk, pick up dan lainnya) 5,156 juta unit (5 persen) dan mobil bus 1,962 juta (1,9 persen) dan sisanya kendaraan khusus.
Sementara dari sisi pengguna berdasarkan data BPH Migas tahun 2013 pengguna BBM bersubsidi adalah 1 persen transportasi laut, 2 persen untuk keperluan rumah tangga, 5 persen untuk perikanan dan sisanya 92 persen untuk transportasi darat. Sedangkan 92 persen transportasi darat penggunanya terdiri dari: 40 persen sepeda motor, 53 persen mobil pribadi, 4 persen mobil barang dan 3 persen bus.
Fakta lain menunjukkan ketika BBM naik maka jumlah orang miskin bertambah, misalnya berdasarkan data BPS tahun 2013 setelah terjadi kenaikan BBM jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen), bertambah 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang (11,37 persen).
Hal serupa terjadi ketika harga BBM naik pada tahun 2005 mengakibatkan kenaikan penduduk miskin dari 35,10 juta menjadi 39,10 juta orang pada tahun 2006. Berdasarkan data tersebut menunjukkan ketika BBM dinaikkan maka masyarakat yang paling menderita adalah masyarakat miskin.
Jadi ketika dikatakan subsidi tidak tepat sasaran padahal ketika BBM dinaikkan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat miskin, apakah “subsidi itu salah sasaran?”
Kata pemerintah, BBM dinaikkan agar menekan angka penyelundupan…
Ini alasan yang juga dicari-cari walaupun benar misalnya terjadi penyelundupan karena perbedaan harga, harusnya yang dilakukan pemerintah itu penegakan hukum bagi mereka yang menyelundupkan BBM bersubsidi jadi bukan dinaikkan tapi tegakkan hukum secara tegas.
Kalau pernyataan pemerintah subsidi buat krisis anggaran, benar kan?
Krisis anggaran mungkin iya, walaupun anehnya hampir setiap tahun selalu ada SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun 2014 saja misalnya itu diperkirakan ada SILPA 80-90 trilyun rupiah. Karena mereka selalu menganggap subsidi adalah barang ‘haram’, bukan bagian dari riayah (mengurus) negara terhadap rakyatnya.
Terlebih lagi ketika berbicara tentang APBN, pemerintah dan para intelektual kapitalis tidak jujur dalam mengungkap APBN karena selalu yang disalahkan itu subsidi, padahal kalau kita bicara APBN kita berbicara dua sisi yaitu penerimaan dan pengeluaran.
Dari sisi penerimaan kenapa kok tidak pernah ada upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pengelolaan SDA tapi selalu yang jadi fokus pajak. Lalu, dikemanakan hasil SDA kita yang begitu banyak dan beragam? Lagi-lagi ini terjadi masalah utamanya adalah liberalisasi SDA.
Sementara dari sudut pengeluaran kenapa yang selalu digugat itu subsidi?Mengapapemerintah dan para ekonom kapitalis tidak menganggapbeban pembayaran utang baik pokok maupun bunganya sebagai masalah? Padahal dalam pengeluaran APBN 2014 terdapat pos untuk membayar bunga utang dan cicilannya yang mencapai Rp 221 trilyun, terdiri atas pembayaran bunga utang sebesar Rp 154 trilyun dan cicilan pokok sebesar Rp 66,9 trilyun.
Siapakah yang menikmati bunga utang tersebut? Tentu negara-negara kreditur seperti Jepang, dan AS, juga lembaga-lembaga donor seperti Bank Dunia dan ADB serta segelintir investor baik individu maupun korporat, yang memegang surat-surat utang yang diterbitkan pemerintah.
Kalau pernyataan pemerintah yang menyebut lebih baik subsidi dialihkan untuk produktif seperti bendungan-bendungan, Kartu Sakti Jokowi, dll...
Ya , sama dengan rezim-rezim sebelumnya selalu berjanji mengalihkan dana subsidi untuk infrastuktur.Masalahnya kenapa kok ketika membangun infrastruktur harus dana subsidi yang dipermasalahkan dan digugat?
Begitu juga janji akan memberikan konpensasi dalam bentuk program perlindungan sosial untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM tetap berkutat pada peringanan biaya pendidikan dan kesehatan untuk kalangan miskin dengan meluncurkan “Tri Sakti” yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Walaupun Jokowi mengklaim berbeda dengan dengan pemerintahan sebelumnya karena tidak dengan menggunakan mekanisme bantuan tunai langsung yang bersifat konsumtif melainkan untuk aktivitas produktif, tapi sebenarnya program ini tidak jauh berbeda dengan program sebelumnya hanya penggunaan istilah saja yang berbeda.
Apalagi sejak awal program ini banyak mendapat kritikan terutama terkait dengan sumber pendanaan dan prosedur anggaran yang tidak jelas, sehingga ketika ditanya dari mana sumber pendanaannya jawaban pemerintah berbeda-beda ada yang mengatakan berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, CSR).
Ketika dikritik karena dana CSR apalagi sumbernya perusahaan swasta pasti ada kepentingan para kapitalis kemudian diralat dengan mengatakan sumbernya dari APBNP.
Jadi semua alasan di atas bohong?
Semua itu sebenarnya alasan-alasan kamuflase atau mitos untuk menutupi alasan yang sebenarnya.
Lantas apa alasan sebenarnya pemerintah mengurangi/mencabut subsidi BBM?
Masalah utamanya karena Indonesia ini menggunakan paradigma liberal atau sekuler kapitalis, bahkan kadang lebih liberal dan kapitalis dibanding dengan negara embahnya kapitalis, Amerika.
Dalam konteks pengelolaan migas, kenaikan BBM merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan liberalisasi migas dengan menyerahkan harga kepada mekanisme pasar sesuai tuntutan UU Migas yang dibuat berdasarkan pesanan para kapitalis asing maupun kapitalis lokal. (mediaumat.com, 26/11/2014)
