Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press, Surabaya. ”Tidak ada harapan terhadap pemerintahan baru, karena pemerintah akan sulit merealisasikan janjinya. Bahkan tidak ada peluang sama sekali, mengingat pemerintahan baru berdiri di atas UU liberal. Inilah saatnya kita tampil untuk mendobrak sistem dan moral yang rusak,” ungkap Salamuddin Daeng dari IGJ (International for Global Justice) saat menjadi narasumber di HIP ke-35 Jatim di Hall Mina Asrama Haji pada Ahad (26/11). Data dan fakta tentang cengkeraman asing saat ini dan masa yang akan datang, diungkap tuntas oleh Salamuddin.
Tidak kalah kritisnya, pembicara berikutnya Faizal Assegaf, Koordinator Progres 98 menyampaikan dengan penuh semangat, “Kehadiran pemimpin baru yang di belakangnya ada konglomerat Cina dan asing hendaknya dijadikan momentum menyatukan umat Islam. Demokrasi kita bobrok. Saya yakin kondisi seperti ini seperti perang Khaibar. Tinggal umat Islam saling silaturahim dan mengingatkan tentara, bahwa kedaulatan kita telah dirongrong.”
Ali Maschan Moesa anggota komisi VIII DPR RI 2009-2014 dan pernah menjabat ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur memprihatinkan kondisi partai politik dan para politisinya, mereka bekerja sebagai pekerja politik, bukan sebagai negarawan.
Sebagai representasi DPP HTI, Mujiyanto menyampaikan, “Perubahan sebuah proses. Inilah yang disampaikan Hizbut Tahrir bahwa kondisi ini tidak ideal dalam Islam. Perubahan harus didukung rakyat. Proses perubahan dilalui dengan menyadarkan umat, elit politik, dan menyiapkan konsepnya. Musuh kita sekarang neoliberalisme dan imprealisme, aseng dan asing. HT menawarkan konsep Islam yaitu Khilafah, sistem yang pernah dilaksanakan Rasulullah dan Khalifah berikutnya. Mari bersama menyadarkan diri kita dan masyarakat bahwa sistem demokrasi rusak. Serta ajak umat menuju perubahan ke arah Islam.” [] ls & mi jatim
