‘Wali Kota Bekasi Abaikan Pembatasan Jilbab’

BEKASI — Larangan penggunaan lengan panjang bagi karyawati berjilbab di RS Mitra Keluarga Bekasi (RSMKB) diabaikan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohammad. Mochtar menilai Surat Keputusan Nomor: 012A/SK/Div RSMK/XII-2008 yang melarang seluruh karyawati dan dokter wanita Muslim berjilbab menggunakan seragam dinas bertangan panjang bukan masalah serius.

Wali Kota mengatakan aturan penggunaan lengan pendek bagi karyawati berjilbab sebagai hal yang tak perlu diributkan. “Biarkan saja, yang penting kan jilbabnya,” katanya, Jumat (23/1). Anehnya, meski bukan ahli di bidang medis, Mochtar menyatakan, perawat yang mengenakan lengan panjang khawatir terkena darah pasien.

Mochtar menegaskan SK yang dikeluarkan RSMKB itu sebagai hal yang wajar. Padahal, Guru Besar Farmasi ITB yang juga menjabat ketua bidang Ilmu Farmakologi dan Toksikologi ITB, Prof Elin Yulinah Iskandar menyatakan, pakaian perawat Muslimah dengan lengan panjang tak identik dengan infeksi nosokomial.

Sikap Wali Kota yang tak berpihak kepada Muslimah berjilbab itu mengundang reaksi keras dari Ketua Forum Masyarakat Peduli Perempuan (FMPP) Kota Bekasi, Sri Widianti. Pihaknya mempertanyakan surat perjanjian yang ditandatangani Mochtar November silam. Dalam surat itu, Mochtar dengan jelas berjanji untuk memberikan surat edaran sebagai rekomendasi untuk merevisi setiap kebijakan di perusahaan manapun yang menjurus pada pelanggaran HAM.

Sri juga mempertanyakan janji Wali Kota yang akan mencabut izin perusahaan jika memberlakukan peraturan yang melanggar aturan Dinas Tenaga Kerja serta pihak-pihak terkait. Disnaker Kota Bekasi sebenarnya sudah mengeluarkan surat anjuran yang harus ditaati RSMKB. Salah satunya rumah sakit itu harus mengizinkan karyawannya bekerja dengan jilbab dan manset.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara, mengatakan telah melayangkan surat panggilan kepada RSMKB. Manajemen RSMKB akan dipanggil pada Kamis (29/1) mendatang. “Dewan, Disnaker dan RSMKB saja yang akan hadir dalam pertemuan ini,” tegasnya. Pihaknya berharap polemik ini bisa cepat diselesaikan.

Manajer HRD RSMKB, E Setyodewi, mengaku belum menerima surat pemanggilan tersebut. Ia masih puasa bicara. (Republika, Sabtu, 24 Januari 2009)