Mubarak Bebas, Bukti al-Sisi Kelanjutan Rezim Sebelumnya

“Revolusi Mesir” yang hanya didasarkan pada kekuatan massa yang tidak ideologis terbukti gagal menghasilkan perubahan sistem.

Pengadilan di Mesir pada Sabtu (29/11/2014), akhirnya membebaskan mantan ditaktor Mesir, Husni Mubarak, dari tuduhan berkonspirasi membunuh ratusan demonstran selama pemberontakan tahun 2011.

Mantan Presiden Mesir itu sebelumnya dibebaskan dari tuduhan korupsi. Mantan ditaktor itu pernah didakwa bersama dengan tujuh komandan polisi atas kematian 239 demonstran, yang merupakan sebagian kecil dari 850 aktivis yang diyakini tewas dalam kerusuhan.

“Tuduhan telah bermotif politik dan tidak layak untuk diadili di pengadilan,” tulis RT, mengutip pernyataan al-Rashidi.

Menteri Dalam Negeri, Habib el Mubarak-Adly dan enam pembantunya juga dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan berkomplot untuk melakukan pembunuhan.

Namun, para pembantu Mubarak dan dua putranya, Gamal dan Alaa, dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi dari proyek gas Mesir dengan Israel. Seorang pengusaha terkemuka, Hussein Salem, sudah yakin jika Mubarak tidak bersalah sejak dia adili secara in absentia.

Pembebasan Mubarak dari tuduhan pembunuhan itu disambut jeritan dan teriakan keluarga pengunjuk rasa yang tewas dalam pemberontakan tahun 2011. Sambil mencela keputusan pengadilan itu, para keluarga korban meneriakkan slogan-slogan yang menuntut tindakan pembalasan bagi orang-orang yang tewas dalam revolusi yang mengakhiri 30 tahun pemerintahan Mubarak. Sebagian keluarga korban pingsan setelah mendengar keputusan itu.

“Ini merupakan keputusan politik. Peradilan telah menunda-nunda keputusan ini selama empat tahun sehingga mereka bisa membersihkan dirinya setelah hilangnya harapan,” kata ayah dari Ahmed Khaleefa, 19 tahun, yang tewas pada tahun 2011, kepada Reuters di luar pengadilan.”Keputusan ini menghantam kami seperti peluru. Saya menganggap anak saya Ahmed meninggal hari ini.”

Othman al-Hefnawy, seorang pengacara yang mewakili beberapa keluarga para demonstran yang meninggal, mengatakan keputusan pengadilan itu menyisakan pertanyaan: jika Mubarak, menteri dalam negeri dan para pembantu keamanannya tidak bertanggung jawab atas kematian 239 demonstran, maka siapa lagi yang bertanggung jawab?
Kelanjutan Rezim Mubarak

Pembebasan Mubarak di atas tentu meneguhkan paling tidak tiga hal. Pertama, rezim al-Sisi saat ini merupakan kelanjutan dari rezim Mubarak sebelumnya. Pasalnya, Mubarak jelas bertanggung jawab atas ratusan korban yang tewas selama Revolusi Mesir sebelumnya. Akan tetapi, rezim al-Sisi justru membebaskannya.

Kedua, “Revolusi Mesir” yang hanya didasarkan pada kekuatan massa yang tidak ideologis terbukti gagal menghasilkan perubahan sistem. Revolusi massa tersebut hanya sukses mengganti rezim—minus perubahan sistem—yang ironisnya tidak berbeda, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Sebagaimana Mubarak, al-Sisi tak kalah kejam terhadap rakyat Mesir.

Ketiga, demokrasi yang diagung-agungkan oleh Barat dan sebagian tokoh umat terbukti juga gagal menciptakan perubahan, selain pergantian orang. Sekali lagi, al-Sisi yang konon terpilih secara demokratis, justru banyak mengeluarkan kebijakan yang anti demokrasi, termasuk membebaskan Mubarak, rezim yang banyak melakukan kejahatan terhadap rakyatnya.

Keempat, Barat terbukti diam seribu bahasa terhadap apapun yang terjadi di dunia Islam, khususnya Mesir, meski banyak kejadian politik di sana melecehkan nilai-nilai demokrasi yang mereka gembar-gemborkan. Pembebasan Mubarak jelas menunjukkan bahwa demokrasi tidak berpihak pada keadilan dan orang banyak, hanya berpihak pada kepentingan segelintir orang yang ironisnya didukung Barat. Jelas, secara kasat mata Barat mendukung penuh rezim Mubarak yang sangat otoriter dan anti demokrasi selama puluhan tahun. Kini, Barat pun memperlihatkan dukungan total kepada rezim al-Sisi yang sama-sama rezim otoriter dan anti demokrasi. [Arif B dari berbagai sumber]