Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Tjatur Sapto Edy, mengungkapkan, selang Januari 2009 Pemerintah RI diperkirakan memperoleh keuntungan sebesar Rp1,45 trilyun dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis premium.
Sebagaimana disiarkan situs resmi DPR RI, di Jakarta, Minggu, Tjatur Sapto Edy menunjuk pada dasar perhitungan `mean of platts Singapora` (MOPS) pada Desember 2008 lalu sebesar US$0,977 per gallon.
“Padahal, asumsi `Indonesia crude oil price` (ICP) sebesar US$45 per barel, dengan kurs dollar AS didapatkan pada angka Rp2.923 per liter. Berarti, dengan biaya distribusi dan margin sebesar delapan persen, harga keekonomian premiun diperoleh pada angka sebesar hanya Rp3.361 per liter (bandingkan dengan harga sekarang yang hanya diturunkan oleh Pemerintah pada angka Rp4.500 per liter),” ungkapnya lagi.
Pantaskah pemerintah cari untung dari rakyat? Mau menang pemilu?
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Kepala BP Migas, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI, Erlangga Hartarto (Fraksi Partai Golkar), pekan lalu.
Tjatur Sapto Edy menilai, berdasarkan perhitungan tersebut, selama 15 hari pertama, dari penjualan 800 ribu kiloliter bahan bakarminyak (BBM) jenis premium seharga Rp5.000 per liter, setelah dikurangi pajak sebesar 15 persen, Pemerintah untung Rp902 miliar.
“Sementara setelah harga turun menjadi Rp4.500 per liter, tetap masih ada keuntungan sebesar Rp551 miliar. Jadi, selama Januari ini, Pemerintah mendapatkan keuntungan sebesar Rp1,45 trilyun,” ujarnya.
Akui Ada Keuntungan
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Migas, Evita Legowo mengakui adanya keuntungan yang diperoleh Pemerintah tersebut.
“Tetapi keuntungan tersebut sudah dibukukan di Departemen Keuangan yang berjumlah sekitar Rp1,2 trilyun. Untuk lebih rincinya, saya berjanji akan menjelaskan dalam rapat yang akan datang,” kilahnya.
Ia menambahkan, penyesuaian harga jual eceran BBM jenis tertentu didasarkan kepada perkembangan harga minyak dunia, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar serta kondisi APBN.
“Pemerintah juga telah membentuk Tim Harga Minyak yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri ESDM yang memiliki tugas utama melakukan evaluasi kajian dan usulan Formula ICP, melakukan evaluasi kajian dan usulan penetapan `Official ICP` minyak mentah, melaksanakan evaluasi dan merumuskan kebijakan dalam penetapan harga minyak mentah serta membuat laporan perkembangan dan perkiraan pasar minyak,” jelas Evita Legowo. (Antara News, 26/01/09)
Komentar:
Di negeri yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalis ini, barang tambang, termasuk bahan bakar minyak, bisa dimiliki oleh individu/swasta. Kalaupun dikatakan bahwa kekayaan alam, termasuk BBM, dikuasai oleh negara, saat ini negara bertindak seperti pemilik, lalu memberikan kuasa pengelolaan minyak kepada swasta.
Rakyat pada faktanya selalu diposisikan sebagai konsumen. Hubungan pemerintah dengan rakyat pada akhirnya mirip hubungan dagang. Karena itu, wajar jika Pemerintah (sebagai ’pedagang minyak’) mengeruk keuntungan dari rakyat (sebagai konsumen minyak).
Dalam sistem ekonomi Islam, kekayaan alam, termasuk BBM, telah ditetapkan oleh Allah sebagai milik umum (rakyat secara bersama-sama). Rasulullah saw. bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ
Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).
kami bosan dengan sistem buruk,zholim,kami ingin islam.anjing penista umat kan selalu ada selama tidak kita rubah sistem ini dengan syariah.
seruan:JANGAN PILIH ALEG JIKA TIDAK PERJUANGKAN ISlam.
lebih baik pemilu gagal/di boikot daripada gagalnya islam ditegakkan di bumi DJIHAD kaum muslimin
karena bangsa ini milik kt krn kemulyaan hak qt
Terbukti klo pemerintah memang tukang hisap darah rakyat
beginilah demokrasi , kebebasan yang diagungkan-agungkan ..
saatnya kita membuka mata bahwa sistem Islamlah yang terbaik dalam mengatur perekonomian
dengan konsep
ada 3 kepemilikan
yakni kepemilikan individu, negara, dan umum
semua menjadi proporsional
seperti dalam hal BBM , yang oleh Rasul digolongkan sebagai kepemilikan umum maka tidak boleh sampai rakyat—yang memiliki— harus membayar mahal bahkan kadang tidak terjangkau
untuk pak presiden dan jajarannya : sesungguhnya kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawaban . Jangan hanya bangga bisa menurunkn BBM padahal memang minyak dunia lagi turun. LAGIAN Indonesia itu Negara yang kaya minyak pak… Yang harga BBM seharusnya bisa lebih murah dari itu
saya serukan pada seluruh rakyat buuka mata kita,,,dan kembalilah kepada Islam
Aji mumpung, cari untung di tengah2 derita rakyat, benar2 gak perduli dengan nasib rakyat yang sedang susah. Keuntungan itu kembalian ke rakyat.
Aji mumpung, cari untung di tengah2 derita rakyat, benar2 gak perduli dengan nasib rakyat yang sedang susah. Keuntungan itu kembalikan ke rakyat.
Hai penguasa negeri ini, apakah engkau tidak pernah terlintas dipikian kalian, bahwa kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas penipuan ini, yakni menipipu rakyat mu sendiri, segera Insyaf dan segera kembali ke pangkuan Islam.
sampai bingung mau ngomong apa?! oh ya gini aja. masalah Pemimpin bobrok, Sistem juga Bobrok solusi adalah Kita terus berjuang, dakwah dakwah dan dakwah, sosialisasikan bahwa Syariah dan Khilafah adalah solusinya bukan demokrasi ato yang lain. ayo….! Dakwah yang tegas katakan yang hak itu hak dan yang batil itu sampe kapanpun ya tetap batil. KHILAFAH adalah HAK dan DEMOKRASI adalah BATIL.