Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Harapan Palestina untuk mengakhiri pendudukan Israel pupus lagi. Sebabnya, saat mengajukan rancangan resolusi yang menuntut pendudukan Israel berakhir dalam tiga tahun mendatang, Amerika Serikat (AS) kembali mengeluarkan hak vetonya.
Rabu (31/12), bbc.co.uk menyebutkan, dari 15 anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, delapan negara anggota mendukung resolusi tersebut, lima negara abstain, dan dua lainnya menolak. Dua negara yang menolak adalah AS dan Australia. Akan tetapi, lantaran AS merupakan anggota permanen DK PBB dan memiliki hak veto, rancangan resolusi tersebut praktis gugur seketika.
Sebagaimana yang diketahui, draf resolusi itu diajukan oleh Yordania, yang merupakan anggota tidak tetap DK PBB. Duta Besar Yordania untuk PBB Dina Kawar mengatakan bahwa draf resolusi itu telah didukung oleh seluruh delegasi negara Arab yang berjumlah 22 negara.
Draf tersebut berisi tuntutan agar Israel mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina pada akhir 2017. Di samping itu, draf tersebut menuntut diadakannya perundingan untuk membahas garis teritorial yang ada sebelum pendudukan Israel di Tepi Barat, Jarusalem Timur, dan Jalur Gaza pada Perang 1967.
Menanggapi hal tersebut, anggota Maktab I’lami Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Farid Wadjdi mengatakan keputusan AS menggunakan hak vetonya membuktikan bahwa AS adalah pendukung sejati penjajahan zionis Yahudi.
“Ini juga kembali membuktikan bahwa PBB hanyalah alat kepentingan penjajahan Barat, dengan hak veto yang digunakan lima negara pemenang perang dunia ke-2 termasuk AS,” Ujarnya kepada Mediaumat.com (31/12).
Di samping itu, Farid juga menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Yordania sebagai penggagas resolusi ini—dengan dukungan negara-negara Arab—hanyalah pencitraan saja, seolah-olah mereka mendukung rakyat Palestina.
“Padahal mereka sudah tahu, resolusi apapun yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika dan Israel akan diveto oleh AS,” kata Farid.
Farid juga menambahkan bahwa upaya pengajuan resolusi ini merupakan penyesatan politik.
“Ini penyesatan politik. Di satu sisi seolah-olah mereka mendukung rakyat Palestina, tapi di sisi lain mereka tidak melakukan langkah yang nyata untuk menghentikan penjajahan zionis Israel,” jelasnya.
Farid kemudian juga menegaskan bahwa umat Islam haram bergabung dengan PBB. Ia juga menilai bahwa PBB tidak bisa diharapkan dalam persoalan Palestina, sebab PBB hanya menjadi alat kepentingan politik Barat.
“Haram hukumnya bagi umat Islam untuk bergabung dengan PBB yang pendiriannya bukan didasarkan Islam. Di samping, itu PBB juga hanya menjadi alat kepentingan politik Barat,” tegas Farid.
Memang, upaya Palestina untuk meminta dukungan ke PBB tidak hanya terjadi sekali ini saja.
Tahun 2010 lalu, Dewan HAM PBB pernah mengadopsi tiga resolusi yang menuntut agar Israel menghentikan apa yang disebut penargetan warga sipil Palestina, penghancuran sistematis warisan budaya serta menghentikan semua operasi militer di seluruh wilayah Palestina, dan mencabut blokade terhadap Gaza. Akan tetapi, AS memveto semua keputusan tersebut.
Tidak cuma itu, pada saat Palestina secara resmi akan mengajukan diri sebagai anggota tetap PBB tahun 2011 lalu, AS kembali mengancam akan menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap DK PBB. (mediaumat.com, 31/12/2014)
