Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
narasumber HIP edisi 56
HTI Press, Jakarta. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menyatakan penyebab bertele-telenya kasus pengangkatan Kapolri. “Kalau punya goodwill, persoalan Kapolri tidak akan bertele-tele, termasuk dalam persoalan Freeport yang sebenarnya sudah melanggar UU Minerba,” lontarnya dalam talkshow Halqah Islam dan Peradaban (HIP) Semua Gara Gara Jokowi?, Rabu (4/2) di Gedung Joang ’45, Jakarta Pusat.
Karena, lanjut Ismail, pemimpin harus punya goodwill berdasarkan prinsip yang siap menghadapi berbagai tekanan. “Jokowi hanya tegas terhadap terpidana mati narkoba, tidak bisa tegas dalam menghadapi masalah Kapolri, karena tunduk kepada partai,” tegasnya.
Prinsip yang siap menghadapi berbagai tekanan itu bisa diraih dan bisa dilakukan untuk melawan imperialisme, menurut Ismail hanya bisa diraih dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah. “Dengan syariat Islam, kebijakan dan keputusan didasarkan pada prinsip yang jelas halal dan haram, jadi ada pegangan yang jelas untuk pemimpin yaitu halal dan haram,” pungkasnya.
Dalam acara yang dihadiri sekitar 200 peserta tersebut, nampak hadir pembicara lainnya, yakni: Hatta Taliwang (Direktur Institute Ekonomi Politik Soekarno-Hatta); FX Arief Poyuono (Ketum FSP BUMN); dan Rokhmat S Labib (Ketua DPP HTI).[]AF/Joy
