Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pernyataan yang menegaskan Jokowi petugas partai meski dirinya sudah menjadi presiden menurut Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto merugikan bangsa dan negara. “Kalau begitu kan bukan presidennya Indonesia tetapi presidennya PDI P, jelas ini merugikan bangsa dan negara!” tegasnya kepada mediaumat.com, Kamis (5/2) melalui ponsel.
Implikasinya adalah presiden harus tunduk terus menerus kepada kemauan partai, selama ini kemauan ketua umum Megawati. Ini dengan mudah dibaca publik dalam kasus pencalonan Budi Gunawan jadi Kapolri kemarin. “Bagaimana mungkin seorang presiden berminggu minggu hanya untuk menetapkan seorang Kapolri. Mengambil keputusan seorang Kapolri yang sudah menjadi tersangka. Sudah enggak sehat, enggak bener lah,” beber Ismail.
Ismail pun membandingkan dengan sistem khilafah (pemerintahan Islam). Begitu anggota partai menjadi khalifah (kepala negara Islam), maka dia menjadi pemimpin yang paling tinggi. Rakyat termasuk partainya itu tunduk kepada dirinya. Bukan dia tunduk kepada partai. Karena di dalam Alquran disebut, Taatilah Allah, Taatilah Rasul, dan pemimpin (ulil amri) di antara kalian.
“Itu artinya, ulim amri (khalifah) memang harus ditaati. Jadi partai tempat dia berasal begitu juga dengan ketua umumnya, harus taat kepada dia ketika dia sudah menjadi khalifah. Sebelum menjadi khalifah, dia taat kepada ketua umum partainya, setelah jadi khalifah, ketua umum partainya dan seluruh rakyat wajib taat kepadanya,” jelas Ismail.
Ismail juga menegaskan, khalifah adalah pemimpin seluruh rakyat baik rakyat yang mendukung partai dia berasal mau pun tidak. Bahkan kepada rakyat yang non Muslim pun khalifah mempunyai kewajiban melindungi mereka.
Sebelumnya, di tengah rumor bahwa Jokowi merapat ke KMP meninggalkan PDI P karena mendapatkan tekanan politik terus menerus, anak ketua umum PDI P Puan Maharani menegaskan kembali status Jokowi. “PDI P bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDI-P,” ucap Puan, Selasa (3/2) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. (mediaumat.com, 5/2/2015)
