Muslim Australia Dikambinghitamkan

Laman www.aa.com.tr (22/2/2015) melaporkan, bahwa sehari sebelum Perdana Menteri Australia berupaya menunjukkan UU keamanan yang baru untuk menekan kelompok ‘ekstremis’, sebuah organisasi yang menghadapi ancaman pelarangan mengatakan bahwa Tony Abbott menggunakan kaum Muslim di negara itu sebagai kambing hitam untuk menuai popularitasnya yang anjlok. “Ini adalah kasus yang jelas; Perdana menteri menggunakan isu keamanan nasional untuk menyokong keamanan pribadinya. Lebih luas lagi, dia menarik keluar kartu keamanan nasional untuk memasuki arena politik yang dipenuhi ketakutan untuk mendapatkan poin politik,” kata Utsman Badar kepada The Anadolu Agency pada hari Minggu. Badar adalah Juru Bicara Hizbut Tahrir Australia.

Sebagaimana diketahui, Hizbut Tahrir (HT) adalah organisasi Islam internasional yang didirikan pada tahun 1953. HT menyerukan pendirian sebuah negara Islam (Khilafah) di Timur Tengah di bawah naungan hukum Islam. HT sudah dilarang di beberapa negara.

Pada hari Senin, Perdana Menteri Tony Abbott akan memberikan Pernyataan Keamanan Nasional di Ibukota Australia, Canberra. Dia telah menunjukkan bahwa dia mengincar Hizbut Tahrir. “Jika bertindak keras terhadap Hizbut Tahrir dan organisasi lain yang menumbuhkan ekstremisme di pinggiran kota berarti pengesahan undang-undang itu lebih lanjut, kami akan melakukan itu,” kata Abbott dalam sebuah pidato di National Press Club pada awal Februari.

Awalnya, dia mengecam organisasi itu pada bulan Oktober dalam sebuah wawancara di Radio Fairfax. Saat itu dia mengatakan bahwa organisasi itu membenarkan sebuah ideologi yang membenarkan “terorisme.” “Itulah alasannya mengapa saya mengatakan hal itu tidak bersifat Australia,” tambahnya.

“Mereka juga tidak islami karena tidak ada Muslim terhormat yang berpandangan seperti itu.”

“Ini adalah sebuah organisasi yang sangat berhati-hati untuk menghindari dalam menganjurkan terorisme, namun selalu membuat alasan terhadap organisasi-organisasi teroris. Saya menganggap hal itu sebagai tidak Australia,” katanya.

Badar sangat tidak setuju. “Abbott hanya menggunakan komunitas Muslim sebagai kambing hitam dan dia menargetkan Hizbut Tahrir karena kita yang paling blak-blakan,” katanya. “Dia menggunakan kita sebagai bola politik… Tidak ada bukti yang membenarkan seruan pelarangan dari Perdana Menteri.”

Grand Mufti Australia telah berpihak kepada Hizbut Tahrir. Adapun Jaksa Agung Australia George Brandis mengatakan kelompok itu sudah lama “terdesak.” “Kami prihatin bahwa Hizbut Tahrir memberikan iklim yang membuatnya lebih mudah bagi para perekrut teroris untuk melakukan pekerjaan mereka,” katanya kepada televisi ABC, Jumat.

Badar, yang tidak mengungkapkan jumlah anggota HT di Australia, mencemooh gagasan tersebut, dan mengacu organisasinya sebagai partai politik. “Kami menentang dan menantang ideologi itu secara intelektual dan politik. Namun tampaknya, hal ini dalam demokrasi liberal tidak dapat diterima,” katanya.

Meskipun ada pernyataan di depan umum bahwa mereka menolak demokrasi, Badar bersikeras, Khilafah yang ingin didirikan oleh kelompok itu semata-mata ada di negara-negara yang mayoritasnya umat Islam. “Kontroversi ada di sekitar kenyataan bahwa karena propaganda media, orang beranggapan bahwa tujuan kami adalah mendirikan Kekhalifahan di Australia. “Itu tidak benar. Tujuan kami adalah mendirikan Kekhalifahan di Dunia Muslim, “katanya.

Dia mengatakan bahwa HT menentang apa yang Pemerintah Australia sedang “coba paksakan kepada komunitas Muslim dalam hal asimilasi yang dipaksakan dan Islam moderat”. “Sejauh berkaitan dengan kebijakan, kami menyebut itu sebagai ‘paternalisme yang dilembagakan dalam manajemen Islam’ yang diberi legitimasi di negeri ini,” katanya.

“Kami hanya meminta Pemerintah untuk tidak mulai mendikte keyakinan yang harus kami miliki dan bagian mana dari Islam yang harus kami tinggalkan, karena Pemerintah tidak bisa menerima hal-hal itu.”

Dia membantah sebuah video Hizbut Tahrir yang memimpin pertemuan di Lakemba, New South Wales, pada Oktober tahun lalu, yang menunjukkan mereka meradikalisasi anak-anak berumur enam tahun, sebagaimana yang ditegaskan oleh Channel Seven, atau bahwa pertemuan pada bulan Januari itu menyerukan pembentukan tentara untuk memprovokasi berlakunya hukum syariah di Australia. “Mereka (Siaran Channel Seven) sengaja menyesatkan pemirsanya,” katanya.

Pada hari Jumat, Grand Mufti Australia, Dr. Abu Muhammad, berbicara menentang kemungkinan larangan terhadap Hizbut Tahrir. Abbott membalas dengan mengatakan bahwa komentar mufti itu adalah komentar yang keras kepala dan tidak membantu. Tanggapan itu membuat marah 64 organisasi Muslim dan masyarakat dan 42 pemimpin agama.

Dalam sebuah pernyataan, mereka menuduh Abbott “mengintimidasi” para pemimpin Islam tertinggi di negara itu. Mereka mengatakan, Abott mengancam untuk mengatasi dan menindak kelompok-kelompok Islam yang kejahatan mereka hanyalah berbicara tentang sikap mereka terhadap kaum Muslim yang membuat “politik menjadi nyaman”.

Badar menyatakan, “Di Barat usaha kami tidak pernah melembagakan perubahan sistemik, tetapi hanya perubahan ideologis,” katanya.

“Itu alasannya mengapa kami legal di AS, Inggris dan Australia selama dua dekade terakhir. Jika kami bekerja di sini untuk menggantikan demokrasi dengan suatu Kekhalifahan, apakah Anda pikir kami akan legal?”

Dia mengatakan bahwa jika kelompok ini dilarang besok malam, “hal itu akan bertentangan dengan premis dasar demokrasi yang memungkinkan orang untuk mengekspresikan pandangan mereka selama tidak melakukan kekerasan.”

Selesai wawancara dengan AA, Badar mengirimkan pesan email ke AA. Dia mengatakan pesannya kepada Tony Abbot, “Anda tidak dapat menekan Hizbut Tahrir dengan larangan atau ancaman.”

“Belajarlah dari contoh-contoh rezim despotik di dunia Muslim. Ide tidak bisa dilarang, tetapi bisa ditantang dan diperdebatkan jika Anda memungkinkan hal itu.”

Sebuah survei Newspoll untuk koran The Australian pada awal bulan ini menunjukkan Abbott hanya mendapat rekor terendah dari masyarakat. Masyarakat memberi dia peringkat terburuk bagi seorang perdana menteri sejak tahun 1994.

Dia telah membuat banyak orang Australia merasa terasing dengan gaya pemerintahannya yang otokratis sehingga membuat apa yang disebut sebagai “seruan kapten” pada isu-isu kontroversial.

Alhasil, begitulah Australia—juga Amerika, Inggris negara-negara Barat lainnya yang mengklaim sebagai Negara-negara demokratis, fakta mereka tidaklah demokratis dalam memperlakukan umat Islam walaupun mereka adalah warga negaranya. Ini membuktikan untuk ke sekian kalinya, bahwa demokrasi—dengan kebebasannya—yang dipuja oleh pemerintahan negara-negara Barat hanyalah lipstick belaka jika menyangkut nasib umat Islam. Dengan demikian, demokrasi hanyalah omong-kosong. []