HTI Press, Balikpapan. Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ustadz Rokhmat S Labib menyebut beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan neoliberalisme.
“Neoliberalisme adalah ideologi yang saat ini dijadikan sebagai dasar kebijakan-kebijakan negara oleh penguasa negeri ini, dicirikan dengan adanya pergeseran peran negara hanya sebagai regulator atau pengatur kebijakan dan pemungut pajak,” ujarnya di hadapan sekitar 800 peserta tabligh akbar, Ahad (19/4) malam di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Sedangkan pemain ekonomi dilakukan dan dikendalikan oleh para pemodal besar swasta. “Padahal banyak kekuatan di balik para pemodal kapitalis swasta tersebut adalah negera- negara besar yang akhirnya melakukan imperialisme terhadap Indonesia dengan mempergunakan kebijakan ekonomi neoliberalisme sebagai jalan masuk,” bebernya.
Ciri berikutnya, banyak BUMN yang dijual atau diprivatisasi, kalau pun ada yang dipertahankan, maka BUMN tersebut harus sejajar dengan swasta, sehingga yang terjadi adalah segala sesuatu menjadi mahal karena kapitalis swasta berfikir laba atau profit.
“Sedangkan kebutuhan sarana publik masyarakat vital seperti layanan kesehatan, pendidikan, BBM, dsbnya justru memerlukan kebijakan non profit,” ujar pengasuh rubrik Telaah Wahyu di tabloid Media Umat.
Ciri selanjutnya adalah pencabutan subsidi. “Adanya subsidi dianggap oleh neoliberalisme mengganggu pasar, sehingga dicabut,” tegas pengasuh rubrik Tafsir majalah Alwaie.
Ciri lainnya, dan merupakan konsekuensi penerapan neoliberalisme, penguasa telah menjadi agen asing, sehingga kebijakannya selalu menguntungkan asing bukan rakyatnya. Ia mencontohkan kasus Freeport. “Deviden Freeport 2 tahun tidak dibayarkan akan diputihkan, sementara pajak PBB rakyat apabila 5 tahun tidak dibayarkan, maka tanah akan diambil oleh negara,” pungkasnya.[]MI Balikpapan/Joy