Perubahan Regulasi, Akal-Akalan Memuluskan Perampokan Freeport !

tambang freeportMerubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Freeport merupakan akal-akalan perubahan regulasi untuk melanggengkan neoimperialisme “Ini hanya akal bulus para pencari fulus untuk tetap menyerahkan SDA di Papua ini untuk dieksploitasi para neoimperialis,” ungkap pengamat ekonomi Arim Nasim kepada mediaumat.com, Sabtu (13/6) melalui surat elektronik.

Berdasarkan KK, perpanjangan kontrak Freeport berakhir tahun 2021 dan tidak bisa diperpanjang lagi, tetapi pemerintah memberi celah kepada Freeport agar tetap menghisap SDA negeri ini dengan IUPK. Maka, lanjut Arim jika IUPK Freeport disetujui  tahun 2015, Freeport bisa memperpanjang kontraknya sampai 2035.

“Perpanjangan Freeport membuktikan bahwa Indonesia ini sudah terjajah secara ekonomi dan politik,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Arim, rekam jejak Freeport buruk sekali dan tak layak mendapat perpanjangan. Freeport Indonesia sudah tiga tahun berturut-turut tidak membayar dividen. “Bahkan tahun 2015 menurut direktur Freeport Indonesia, juga tidak akan membagian dividen dengan alasan rugi, padahal menurut laporan tahunan Freeport Mc Moran, PT Freeport Indonesia meraih keuntungan US$ 719 juta,” bebernya.

Begitu juga pada 2014, Freeport Mc Moran membagikan dividen 24,95 trilyun tapi tidak sepeserpun pemerintah mendapatkan dividen dari PT Freeport Indonesia.

“Sampai sekarang pun belum membangun smelter, tapi masih diberikan keistimewaan untuk tetap berproduksi,” ujar Arim.

Menurutnya, perpanjangan ini juga membuktikan bahwa sistem demokrasi yang diterapkan hanya melahirkan rezim antek-antek neoimperialis, rezim yang pura-pura pro rakyat tapi setiap kebijakannya mengkhianati rakyat.
“Hanya dengan sistem syariah yang diterapkan dalam naungan Daulah Khilafah Rasyidah, sistem neoliberal dan neoimperialis akan berakhir, maka saatnya umat bersama-sama menumbangkan sistem neoimperialis dan bersama-sama Hizbut Tahrir menegakkann Daulah Khilafah Rasyidah,” pungkas Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI tersebut.(mediaumat.com, 13/6/2015)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*