Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Dwi Condro Triono, Pakar Ekonomi Syariah
Pakar Ekonomi Islam Dwi Condro Triono mempertanyakan moral Menteri ESDM dan DPR yang akan mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA dengan alasan terkait dengan moral hazard (kejahatan/jebakan moral), karena dari 44,3 juta pelanggan golongan tersebut hanya rumah tangga hampir miskin dan miskin sebanyak 15,5 juta keluarga.
“Lalu di mana moral Pak Menteri ketika ratusan trilyun hasil tambang di Papua dirampok oleh PT Freeport dibiarkan?” ujarnya kepada mediaumat.com, Senin (29/6) melalui surat elektronik.
Bahkan, lanjutnya, sudah tiga tahun berturut-turut Freeport tidak pernah membayar dividen malah rencana akan diberi perpanjangan kontrak sampai dengan tahun 2035 dengan memberi Izin Usaha Khusus Pertambangan sebagai pengganti kontrak karya yang akan berakhir 2021.
“Lalu di mana moral mereka para anggota DPR disaat rakyat sedang menghadapi berbagai kesulitan, tapi dengan mudahnya para anggota dewan mendapat subsidi sebesar 20 milyar per orang atau sekitar 11,2 trilyun dengan dalilh untuk dana aspirasi?” ungkap Dwi Condro.
Padahal, lanjutnya, penghematan subsidi yang didapatkan dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 450 dan 900 VA hanya menghemat 4 trilyun dan itupun dinikmati 44,3 juta orang bandingkan dengan 11,2 trilyun hanya untuk 560 anggota dewan.
Menurut Dwi Condro jelaskan bahwa alasan moral hazard, alasan subsidi tidak tepat sasaran hanya dalih untuk menutupi alasan sebenarnya yaitu mengokohkan neoliberalisme dan neoimperialisme yang tumbuh subur dalam sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini.
“Sistem demokrasi adalah sistem yang paling busuk di antara sistem monarki dan sistem teokrasi, karena sistem demokrasi menipu rakyat atas nama rakyat!” simpul Dwi Condro.
Anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut pun memberikan solusi akar masalahnya. “Sudah saatnya umat dan tokoh umat menghentikan rezim dan sistem demokrasi yang jelas-jelas telah menyebabkan berbagai kerusakan dan penderitaan bagi rakyat dengan menegakkan sistem syariah dalam bingkai khilafah,” pungkasnya.(mediaumat.com, 30/6/2015)
