Pelapor khusus PBB mengenai Myanmar yang berkunjung ke negara itu telah dilarang bertemu dengan Muslim Rohingya yang telahlama dianiaya oleh negara.
Yanghee Lee mengunjungi negara Asia Tenggara untuk menilai situasi HAM menjelang pemilihan parlemen Myanmar, yang dijadwalkan tanggal 8 November 2015.
Pada hari Jumat dia mengeluh mendapat gangguan serius selama perjalanannya, termasuk larangan pihak berwenang yang mencegahnya untuk mengunjungi negara bagian Rakhine, di mana Rohingya tinggal.
“Saya juga kecewa ketika bahwa permintaan pertemuan dan kunjungan tidak diberikan atau tiba-tiba berubah atau dibatalkan pada menit terakhir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” kata pejabat itu dan mengatakan, “Hal ini tentu saja akan menghambat kemampuan saya untukbisa memenuhi mandat yang diberikan kepada saya. ‘
Lee mencatat bahwa umat Islam telah diperintahkan bahwa mereka tidak bisa ikut memilih dalam pemilu itu. “Ini adalah suatu masalah yang harus dilihat dari latar belakang diskriminasi yang terlembaga terhadap penduduk Muslim di Rakhine.”
Kunjungan adalah perjalanan Lee yang ketiga ke Myanmar sejak dia diangkat menjabat posisi itu oleh PBB.
Selama kunjungan terakhirnya pada bulan Januari, komentarnya tentang penganiayaan Rohingya menyebabkan kemarahan pemerintah, yang menuduhnya bersikap bias dan yang melanggar kedaulatan negara.
Muslim Rohingya merupaka sekitar lima persen penduduk Myanmar yang hampir 60 juta.
Pemerintah Myanmar telah berulang kali dikritik oleh kelompok HAM karena gagal melindungi Muslim Rohingya.
Menurut PBB, Rohingya adalah salah satu komunitas yang paling teraniaya di dunia.
Ratusan Muslim Rohingya telah tewas dan terluka dalam beberapa bulan akibat meningkatnya kekerasan sektarian di Myanmar. Ribuan lainnya telah dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka. (presstv, 9/8/2015)