Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
JAKARTA — Kementerian Negara BUMN menargetkan 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprivatisasi tahun ini. Sebagian di antaranya merupakan program privatisasi yang gagal (carry over) dilakukan tahun sebelumnya.Menurut Menneg BUMN Sofyan Djalil, rencana privatisasi 20 perusahaan negara itu sudah masuk dalam Program Tahunan Privatisasi BUMN. Daftar itu selanjutnya memerlukan arahan kembali dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari menteri keuangan.
”Sebagian BUMN itu sudah mendapat persetujuan dari Komite Privatisasi dan sebagian lagi harus menunggu pembahasan dengan DPR,” kata Sofyan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (16/2).Sofyan mencontohkan tiga BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, yakni PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya. Tiga BUMN itu sudah direstui DPR untuk diprivatisasi sebagaimana tertuang dalam surat Ketua DPR Nomor TU.03/6893/DPR/IX/2008 tertanggal 22 September 2008.
”Namun, DPR meminta agar pelaksanaan privatisasi BUMN karya itu tetap mempertahankan kepemilikan negara mayoritas,” katanya. Sebagian dari BUMN juga telah mendapatkan persetujuan penawaran perdana saham (IPO) 2008, tapi tak terlaksana atau tertunda karena pasar saham yang buruk.Sofyan mengklaim, program privatisasi BUMN, terutama melalui IPO, mampu meningkatkan nilai perusahaan. Empat BUMN yang diprivatisasi pada kurun 2005 sampai 2008–PGN, BNI, Wijaya Karya, dan Jasa Marga–diproyeksikan menyetorkan dividen tahun buku 2008 sebesar Rp 1,12 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp 864,02 miliar.
Kepala ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, berpendapat, target privatisasi dan restrukturisasi BUMN pada 2008 tak ada yang terealisasi. Berkaca dari hal itu, ”Pemerintah belum perlu memasukkan agenda ini di tahun 2009. Sebab, hasilnya diprediksi tak akan optimal.”Krisis keuangan global, menurut Sunarsip, memberikan pengaruh negatif terhadap BUMN. ”Di sini, diperlukan wisdom stakeholder BUMN untuk memahami realitas yang ada bahwa kondisinya memang sedang tak berpihak ke BUMN.”
Sunarsip menambahkan, kebijakan BUMN yang tak sefleksibel korporasi swasta, misalnya melakukan pemangkasan pekerja, membuat BUMN tidak bisa banyak menghindar dari dampak negatif krisis global. Mengingat kebanyakan BUMN mengalami kendala fleksibilitas, yang bisa dikerjakan adalah efisiensi biaya yang tak terkait tenaga kerja.
Ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy, menyayangkan rencana privatisasi BUMN. Sebab, ekonomi diprediksi baru pulih pada kuartal ketiga 2010.Dia menilai, rencana itu sangat kental nuansa politik. ”Jelas sekali sejumlah partai sedang butuh dana politik sehingga mereka mengadakan pembahasan tersebut,” katanya.
Belanja meningkat
Krisis keuangan global, kata Menneg BUMN, memang berdampak pada lambannya pertumbuhan sektor riil. Sebagai salah satu antisipasi hal ini, Kementerian BUMN akan meningkatkan belanja modal (capital expenditure/capex) perusahaan-perusahaan negara melalui proyek-proyek strategis.Proyek itu diharapkan dapat meningkatkan penyaluran dana kepada sektor riil. ”Sehingga, memperbanyak lapangan kerja yang dalam jangka panjang mampu mengurangi pengangguran,” jelasnya.
Belanja modal 63 BUMN pada 2009 sebesar Rp 146,9 triliun atau naik dibanding 2008 yang Rp 120,6 triliun. Estimasi tenaga kerja yang terserap karena peningkatan belanja modal ini sebanyak 318.401 orang.BUMN diminta pula melakukan efisiensi (cost reduction), antara lain, penerapan e-procurement dan internal kontrol yang lebih ketat. BUMN juga didorong melakukan sinergi antarperusahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru. (Republika, 17/02/09)
