Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Terkait reshuffle kabinet Jokowi, Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib menegaskan akar masalahnya neoliberalisme, jadi ganti orang saja tidak cukup bila tidak mengganti sistemnya juga.
“Kalau sekedar perubahan, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi bisa saja terjadi tetapi kalau perubahan yang berarti, jelas tidak mungkin!” tegasnya kepada mediaumat.com, Rabu (12/8) melalui telepon seluler.
Menurutnya, perubahan yang berarti adalah perubahan yang bisa menyelamatkan negara termasuk dari keterpurukan ekonomi, tidak akan berpengaruh terhadap rakyat. Karena masalahnya itu bukan hanya dapat diselesaikan dengan sekedar mengganti orang. “Kalau orangnya tidak cakap sehingga harus diganti, itu iya, tetapi harus diingat masalah utamanya yakni sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan saat ini yang menjadi penyebab masalah yang terus berulang,” ungkapnya.
Rokhmat mengingatkan sistem ekonomi neoliberal ini sangat berbahaya sekali karena meminggirkan peran negara dalam sektor-sektor vital dan hajat hidup orang banyak.
“Mau ganti menteri apa kalau misalnya sekarang, pengelolaan tambang-tambang itu, kekayaan alam yang sangat melimpah bila tetap diserahkan kepada swasta? malah UU-nya melegalkan itu semua dikuasai swasta bahkan kafir penjajah! Negara hanya mendapat porsi yang sangat kecil,” kata Rokhmat.
Ganti menteri seperti apa pun bila tetap menggunakan neoliberalisme maka di sektor keuangan pun uang tetap berbasis kertas, uang dijadikan komoditas dengan diperjualbelikan di pasar saham, dan tetap menerapkan riba. Padahal, menurut Rokhmat itu semua bertentangan seratus delapan puluh derajat dengan sistem ekonomi Islam dan jelas-jelas menjadi biang masalah krisis moneter yang selama ini berulang terjadi pada negara-negara yang menerapkankannya tak terkecuali Amerika dan Indonesia.
“Jadi kalau sekedar ganti menteri bahkan ganti presiden sekalipun namun sistemnya tidak dirubah ya tetap saja krisis ekonomi akan berulang terjadi,” prediksinya.
Maka, lanjut Rokhmat, sejatinya negeri ini membutuhkan sistem baru yakni sistem ekonomi Islam. Dan memang sistem ekonomi Islam ini tidak bisa berdiri sendiri tetapi terikat dengan sistem politik Islam yang semuanya hanya bisa ditegakkan dalam institusi negara khilafah.[] Joko Prasetyo
