Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan sampai hari ini, Senin 31 Agustus 2015, sudah 26 ribu karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemutusan kerja ini akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan melambatnya perekonomian dalam negeri.
“Data PHK yang kami terima sampai hari ini kurang lebih 26 ribu karyawan, dari estimasi kami sekitar 30 ribu sebelumnya,” kata Hanif di gedung Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Menurut Hanif, upaya saat ini yang dilakukan pemerintah adalah menjalin komunikasi lebih lanjut dengan para pengusaha agar PHK tidak menjadi opsi pertama, tetapi menjadi pilihan terakhir yang bisa dilakukan dalam kondisi ekonomi seperti saat ini.
“Harus disiasati cara lain dahulu. PHK harusnya bukan opsi yang pertama,” kata Hanif.
Pemerintah, menurutnya, juga tengah melakukan upaya pembenahan ekonomi. Salah satunya, menyiapkan program padat karya dan kewirausahaan.
Sementara itu, akibat PHK tersebut puluhan ribu orang rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa besok, 1 September Agustus 2015 besok di Bundaran Hotel Indonesia dan Monumen Nasional.
Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi unjuk rasa yang akan diikuti oleh buruh gabungan dari berbagai serikat pekerja, Polri siap menerjunkan kurang lebih 11 ribu personel, dibantu oleh TNI sebanyak 17 Satuan Setingkat Kompi (SSK). (viva.co.id, 31/8/2015)