Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Kembali pelaku demokrasi, meragukan sistem demokrasi sendiri. Pilkada serentak yang diharapkan membawa banyak perubahan, ternyata rawan kolusi. Hal ini diungkap . Kepala Bagian Analisis Bank Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Savetri Lihanara dalam rapat koordinasi yang digelar Bawaslu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (6/10).
Linhara memperkirakan para pengusaha akan membantu mendanai kampanye sang calon dalam jumlah cukup besar jauh-jauh hari seperti sekarang ini. Namun, saat sang calon terpilih, mereka bisa menggandakan dana yang sudah ditanamkan dengan meminta Pemerintah daerah meloloskan proyek-proyek yang akan dibangun.
Kondisi ini menurut Yahya Abdurrahman membuktikan pilkada tidak akan membuat perubahan yang berarti. Menurutnya, pilkada serentak 2015 tidak akan mendatangkan penguasa yang melayani kepentingan rakyat, salah satu indikasinya adalah banyaknya pengusaha yang menanamkan investasi politik kepada calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2015.
“Itu sudah menjadi watak sistem politik demokrasi; tidak pernah kosong dari kolusi penguasa dan kapitalis,” ungkap Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman kepada mediaumat.com, Kamis (8/10).
“Itu juga bukti bahwa Pilkada tidak akan membawa perubahan dan tidak akan mendatangkan para penguasa yang melayani kepentingan rakyat,” ujar Yahya.
Menurut Yahya, para penguasa yang peduli dan mengutamakan kepentingan rakyat hanya bisa diwujudkan dengan menerapkan sistem politik Islam.[] Joko Prasetyo
