Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press, Jakarta. Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib menegaskan kemustahilan desekularisasi demokrasi. “Tidak mungkin demokrasi di-desekularisasi!” tegasnya dalam bedah buku Desekularisasi Demokrasi Landasan Islamisasi Politik, Ahad (25/10) di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Rokhmat pun menyebutkan beberapa alasan, dua di antaranya sebagai berikut. Pertama, demokrasi lahir dari ideologi sekuler sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi di Eropa tatkala agama dilarang mengatur masalah politik, ekonomi dan pemerintahan. “Lantas dalam berpolitik, berekonomi dan pemerintahan pakai apa? Demokrasi memberikan jawaban,” bebernya mengungkap sejarah awal bangkitnya negara demokrasi menumbangkan negara teokrasi (kerajaan Kristen) di Eropa sekitar dua abad lalu.
Kedua, demokrasi dengan Islam jelas bertentangan. Dengan slogan Suara Rakyat Suara Tuhan, demokrasi menjadikan akal manusia sebagai sumber hukum. Sedangkan Islam, menjadikan wahyu Tuhan (syariat Islam) sebagai satu-satunya sumber hukum.
Dalam Pengajian Politik Islam tersebut (PPI), hadir pula KH Cholil Ridwan (pengasuh PPI); Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR); dan AM Saefuddin (penulis buku).[]Akbar/Joy
