Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
“Saya memiliki minat yang sangat pribadi dengan Indonesia”
Presiden Obama mengatakan AS dan negara Muslim terbesar di dunia ini akan menggabungkan ekonomi mereka di bawah perjanjian yang poin-poin kesepakatannya belum diungkapkan kepada Kongres atau publik.
Setelah Obama bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Gedung Putih Senin, Jokowi mengatakan, “Indonesia ingin untuk bergabung dengan TPP,” katanya mengacu pada Transpacific Partnership.
Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dengan 250 juta penduduk. Obama ikut sekolah dasar di negara ini.
“Saya memiliki minat yang sangat pribadi dengan Indonesia mengingat fakta bahwa saya menghabiskan waktu di sana sebagai anak dan banyak memiliki kerabat orang Indonesia,” kata Obama.
TPP adalah pakta kesepakatan global yang luas. Kesepakatan ini menetapkan otoritas internasional yang akan menulis peraturan untuk penggabungan ekonomi AS dengan negara-negara lain dalam suatu kemitraan.
Pemerintahan Obama mencapai kesepakatan mengenai TPP dengan 11 negara di empat benua setelah dilakukan negosiasi yang berlangsung lebih dari lima tahun. Indonesia tidak terlibat dalam negosiasi itu.
Namun, baik Kongres maupun masyarakat telah diperbolehkan untuk melihat kesepakatan akhir pemerintah yang telah dinegosiasikan. Obama belum merilis teks perjanjian atau hal terkait perjanjian mengenai TPP.
Pemerintahan Obama menggambarkan TPP sebagai “kesepakatan hidup” yang akan terus diperbarui dimana negara-negara lain dapat bergabung di masa depan.
China, Korea Selatan, Filipina dan Taiwan juga telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan serikat ekonomi TPP.
Namun, tampaknya Kongres AS tidak dapat membuat keputusan mengenai hal ini.
Pada awal tahun ini, Kongres memberikan presiden otoritas promosi perdagangan “jalur cepat” untuk menegosiasikan TPP dan memberikan keleluasaan untuk mengubah perjanjian apapun yang presiden usulkan.
Amandemen terhadap RUU jalur cepat ini akan memerlukan persetujuan kongres sebelum China bisa bergabung dengan TPP. Tapi amandemen ini, yang ditentang oleh kepemimpinan partai Republik dan presiden, bisa dikalahkan.
Tindakan sepihak oleh presiden untuk membawa Indonesia ke dalam TPP menegaskan tuduhan oleh Senator Jeff Sessions, anggota partai Republik dari Alabama., bahwa Kongres tidak akan memiliki peran dalam menyetujui perubahan saat kemitraan ini tumbuh.
Sesi pembacaan draft perjanjian TPP pada awal tahun ini menggambarkannya sebagai “Uni Eropa yang baru lahir.”
Sebagaimana Uni Eropa, Kemitraan Transpacific menyerukan untuk membebaskan aliran orang, barang dan modal di antara negara-negara anggota.
“Hal ini akan menempatkan kami pada sebuah komisi internasional yang memungkinkan Sultan Brunei memiliki suara yang sama seperti presiden Amerika Serikat,” kata Sessions.
Sesi ini mengacu kepada Komisi Kemitraan Transpacific (TransPacific Partnership), otoritas yang mengatur yang dibuat berdasarkan perjanjian, mirip dengan Komisi Eropa yang mengawasi Uni Eropa.
Lembaga bayangan Trans-Pasifik ini akan memiliki kekuatan regulasi rincian yang luas dimana presiden telah menolak untuk mengungkapkannya baik kepada Kongres maupun kepada publik.
Namun, tampaknya presiden telah mengungkapkan rincian kepada Indonesia dan negara-negara lain berharap untuk meminta rincian mengenai pakta tersebut.
Sementara Obama menolak untuk menunjukkan kepada publik perjanjian TPP, presiden dan para penggantinya ‘menjual’ pakta tersebut dengan serangkaian pidato dan editorial koran.
Poll setelah jajak pendapat menunjukkan mayoritas orang Amerika pada seluruh spektrum politik menentang TPP.
Semua calon presiden terkemuka, termasuk Donald Trump, Ben Carson, Hillary Clinton dan Bernie Sanders, menentang perjanjian ini.
Politico melaporkan pemimpin Republik dan Senat di DPR ingin memberikan suara mengenai Kemitraan Transpacific ini dalam sesi akhir jabatan anggota Kongres setelah pemilihan umum November 2016.
“Jika itu adalah kesepakatan yang baik, mengapa mereka tidak memperbolehkan rakyat Amerika memiliki pengaruh terhadapnya?” pertanyaan pada sesi. “Mengapa mereka tidak mengungkapkannya selama masa kampanye pemilu sehingga orang dapat memilih dan mengevaluasi perwakilan mereka mengenai bagaimana mereka memilih?”
Pekerja di Indonesia mendapatkan upah $ 2,50 per hari. (Riza)
Baca lebih lanjut di www.wnd.com
