Pajak Tak Tercapai, APBN Terancam?

“Pengkhianatan itu secara sadar dilakukan oleh penguasa, para wakil rakyat dan politisi,” tandasnya.

Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri karena merasa gagal mencapai target penerimaan pajak sebesar 85 persen. Soalnya, sampai 22 November 2015 , realisasi pajak baru sekitar Rp 828,93 trilyun atau baru 64 persen dari total target yang ditetapkan pada APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294 trilyun.

Mundurnya Dirjen Pajak ditanggapi beragam. Sebagian berpendapat pengunduran diri tersebut bisa menjadi momentum perbaikan reformasi perpajakan secara keseluruhan. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memuji keputusan Sigit P Pramudito mundur dari jabatannya sebagai Dirjen Pajak. Menurutnya, pengunduran diri Sigit adalah langkah yang memberikan keteladanan bagi siapa pun yang mengemban amanat dan tugas negara.

Di sisi lain, Wakil Presiden Yusuf kalla mengatakan, ada dua solusi agar kondisi keuangan negara tetap terjaga. Pertama yakni mengurangi pengeluaran dan kedua yakni menambah utang untuk menutup defisit.

Berbagai upaya dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak baik melalui penyadaran pentingnya pajak dalam pembangunan maupun melalui iklan di media massa, meningkatkan jenis dan obyek pajak termasuk juga memberikan remunerasi atau tunjangan yang fantatis bagi pegawai pajak.

Sebenarnya walaupun secara persentase, target penerimaan pajak jarang tercapai, secara nominal persentase penerimaan APBN dari pajak setiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup fantatis. Pada tahun 1989 sumber pendapatan negara dari pajak masih sekitar 51 persen sisa dari SDA tetapi pada RAPBN 2016 pendapatan negara dari pajak meningkat dengan persentase cukup fantatis yaitu sebesar Rp. 1.546,6 trilyun atau 84,8 persen dari total penerimaan APBN.

Ironisnya, ketika rakyat digenjot untuk membayar pajak, pada saat yang sama pemerintah semakin mudahnya mengobral kekayaan alam dan barang tambang dengan harga murah. Hal itu dilakukan melalui projek privatisasi dan swastanisasi, yaitu penyerahan pengelolaan SDA ke swasta khususnya asing melalui peningkatan investasi yang dilegalkan melalui UU seperti UU SDA, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Penanamaan Modal, dan lain-lain.

Rakyat dikejar-kejar dengan pajak, sementara kekayaan barang tambang dan SDA lain yang melimpah ruah justru dinikmati perusahaan asing, seperti dalam kasus Freeport. Cadangan terbukti yang dikuasai Freeport yang total potensi pendapatannya bisa mendekati Rp 2.000 trilyun bukan diakhiri kontraknya tapi malah akan diperpanjang.

Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI Arim Nasim mengatakan, naiknya sumber pendapatan negara dari pajak, sementara sumber daya alam yang begitu besar nilai diserahkan kepada swasta menunjukkan semakin kokon neoliberalisme dan menunjukkan semakin pengkhianatan terhadap rakyat. “Pengkhianatan itu secara sadar dilakukan oleh penguasa, para wakil rakyat dan politisi,” tandasnya.

Pengkhianatan terhadap rakyat ini semakin jahat ketika anggaran untuk kepentingan rakyat secara langsung yaitu subsidi terus dikurangi, total subsidi tahun 2016 sebesar Rp 182,6 trilyun. Subsidi energi hanya sebesar Rp 102,1 trilyun, terdiri dari subsidi BBM dan gas sebesar Rp 63,7 trilyun serta subsidi listrik sebesar Rp 38,4 trilyun. Subsidi pupuk juga dipangkas Rp 9,4 T dari Rp 39,9 T pada APBN 2015 menjadi Rp 30 T di RAPBN 2016. Akibatnya, Tarif dasar listrik dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk akan dinaikkan. Penghapusan subsidi pada APBN secara terus-menerus membuktikan bahwa pemerintah dan DPR selama ini anti subsidi. Penghapusan subsidi itu akan makin memberatkan beban rakyat yang sudah sangat berat.

Menurut Arim, momentum pengunduran diri dirjen pajak seharusnya dijadikan momentum untuk mengakhiri sistem APBN neoliberal. “Yang kita butuhkan saat ini bukan pemimpin yang terus-menerus memoroti rakyat dengan pajak melalui iklan yang menyesatkan, tetapi yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mampu mengembalikan kekayaan alam atau sumber daya alam milik rakyat (saat ini hampir 90 persen sumber daya alam kita dikuasai asing) dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya.

Dan itu, tegas Arim, bisa terwujud jika umat bebas dari cengkraman neoliberal dan menggantinya dengan sistem ekonomi yang manusiawi, yaitu sistem ekonomi syariah yang diterapkan dalam naungan khilafah islamiyah. [] LM

Sumber: Tabloid Mediaumat Edisi 164