Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Lagi, Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan tindak teror. Kali ini menyerang Polsek Sinak Kabupaten Puncak, Papua, pada Ahad (27/12) malam dan menewaskan tiga polisi serta beberapa pucuk senjata dirampas kelompok penyerang. Anehnya, tidak ada satu pernyataan pun dari pemerintah atau pun para pengusung slogan NKRI Harga Mati yang menyebut OPM tersebut sebagai teroris.
“Itu jelas menunjukkan kelemahan pemerintah terhadap gerakan sparatis Papua. Dan para pengusung NKRI harga mati sedang diuji komitmennya. Kemana mereka, apa yang akan mereka lakukan pada teroris Papua yang ingin memisahkan diri itu?” ujar Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib kepada mediaumat.com, Senin (28/12) melalui telepon selular.
Dan itu bukan sekedar omongan, teroris OPM itu malah sudah melakukan tindakan fisik. Maka seharusnya dilawan pula oleh tindakan fisik. “Kalau kemarin orang-orang yang ditangkap dituduh teroris, dituduh terkait ISIS, padahal belum terbukti itu. Mereka ditangkap di rumahnya, padahal mereka belum melakukan kejahatan, belum melakukan teror. Tetapi teroris Papua ini sudah jelas-jelas meneror dan membunuhi bahkan membunuhi aparat sendiri tetapi tidak disebut teroris,” ungkap Rokhmat menunjukkan pilih kasihnya pemerintah.
Dengan tidak disebutnya OPM sebagai organisasi teroris, maka pemerintah melakukan diskriminasi terhadap siapa yang layak disebut sebagai teroris. “Kenyataan di lapangan berkali-kali dengan tegas menunjukkan bahwa UU Terorisme hanya diberlakukan kepada orang Islam atau kelompok Islam saja. Sedangkan kepada orang kafir atau kelompok kafir yang melakukan tindak teror tidak diberlakukan,” ujarnya.
Sebutan teroris menjadi penting karena terkait opini dan juga penerapan UU serta tindakan tegas yang akan dilakukan. “Kalau teroris itu opininya buruk sekali, UU nya ya UU Terorisme, dan pada praktiknya siapa saja yang dituduh teroris, tidak ada praduga tak bersalah, bisa ditembak kapan saja dimana saja tanpa peradilan,” ungkapnya.
Dengan tidak menyebut OPM —yang didalangi sejumlah pemuka agama Kristen di Amerika dan Barat— sebagai teroris, itu lagi-lagi menunjukkan, pemerintah sebenarnya, ingin mengopinikan bahwa ancaman itu datangnya dari orang Islam atau kelompok Islam saja.
“Kita memang tidak setuju dengan tindakan fisik ISIS terutama kepada sesama umat Islam, tetapi dengan mem-blow up ISIS seperti seolah-olah ada di Indonesia sebenarnya kan hanya menakut-nakuti. Padahal di Indonesia ISIS itu tidak real. Dan yang jelas-jelas real ancamannya adalah OPM, yang sudah berkali-kali membuat teror dan membunuhi banyak orang bahkan tentara dan polisi. Kalau tidak ada tindakan tegas pemerintah, ya mereka akan lebih berani lagi,” tegasnya.
Ketaatan kepada Amerika
Rokhmat juga menilai, tidak menyebutnya OPM sebagai teroris menunjukkan ketaatan pemerintah kepada Amerika. Karena di balik gerakan teroris OPM ini sebenarnya, Amerika dan negara-negara Barat sebagai dalangnya. Dan instabilitas yang dilakukan OPM tersebut digunakan Amerika untuk tawar-menawar kasus Freeport.
“Kalau mau mencoba-coba menghalangi kepentingan Amerika di Freeport nanti Papau lepas lho, kan begitu ancamannya kira-kira. Jadi bila pemerintah benar-benar mau melindungi negara ini, harus bersikap tegas. Perintahkan tentara dan polisi untuk bertindak tegas kepada teroris OPM,” tegas Rokhmat.
Rokhmat juga menyayangkan pemerintah Indonesia yang langsung setuju saja dengan daftar organisasi versi lembaga intelijen Amerika, FBI. Karena mereka yang membuat, tentu menggunakan kacamata mereka, kriteria mereka. Makanya, mereka tidak pernah mengatakan Israel itu teroris, mereka malah mengatakan Hamas itu teroris.
“Jadi sebenarnya, bila disimpulkan yang disebut teroris adalah gerakan yang berani melawan penjajahan dan ketidakadilan Amerika. Nah, seharusnya, pemerintah negeri yang mayoritas penduduknya Islam seharusnya tidak boleh tunduk dengan kriteria yang dibuat kafir penjajah tersebut,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo
