Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Dikucurkannya dana dari program pengembangan PBB (UNDP) sebesar Rp 108 Milyar untuk dukung LGBT di Indonesia dan tiga negara Asia, menurut anggota Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Iwan Januar sebagai bukti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanyalah alat dari program liberalisasi yang dipropagandakan Barat.
“Masak PBB mau bikin proyek seperti itu? Makin yakin kalau PBB itu alat program liberalisasi negara-negara Barat,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Sabtu (13/2).
Ini membuat umat semestinya makin yakin bahwa PBB memang bagian dari rancangan besar (grand design) untuk merusak akhlak, institusi keluarga dan tatanan sosial dunia khususnya umat Islam di tanah air.
“Kita pikir logis ajalah, apa benefitnya dana ratusan miliar digunakan untuk program LGBT?” ujarnya.
Bukankah lebih baik digunakan untuk program pengentasan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga, membantu korban perang di Suriah, Irak, dll. Atau meningkatkan SDM negara-negara berkembang. Itu bisa dirasakan banyak pihak benefitnya. Tapi kalau ini kan hanya membela kepentingan segelintir orang yang ujungnya justru menimbulkan petaka kemanusiaan secara global.
“LGBT itu mengancam pertumbuhan populasi penduduk dunia, rawan penyebaran penyakit kelamin khususnya HIV/AIDS, dan faktor utama penyebab kanker anus,” tegasnya.
Semestinya para pemimpin dunia Islam bereaksi, mengecam, dan keluar dari PBB. “Tapi saya meragukan hal itu bakal terjadi. Umat memang butuh Syariah dan Khilafah!” pungkasnya.
Seperti diberitakan detik.com, untuk mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI), sebuah badan PBB, United Nations Development Programme (UNDP) menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID.
Dana sebesar US$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) pun dikucurkan dengan fokus ke empat negara: Indonesia, China, Filipina dan Thailand.
“Inisiatif ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan komunitas LGBTI, dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI),” demikian disampaikan UNDP di situs resminya, Jumat (12/2/2016). [] Joko Prasetyo
