Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Wakil Menlu Israel Tzipi Hotovely mengatakan kepada Knesset bahwa Menlu Indonesia dilarang mengunjungi Ramallah karena dia melanggar nota kesepahaman yang dicapai selama kunjungan resmi rahasia Israel ke Jakarta.
Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely mengungkapkan kepada Knesset pada hari Rabu bahwa Israel melarang Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk mengunjungi Otoritas Palestina karena melanggar kesepahaman rahasia yang dicapai antara Israel dan Indonesia. Sesuai dengan pemahaman itu, selain mengadakan kunjungan ke Otoritas Palestina, Marsudi juga diharapkan melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk bertemu dengan para pejabat senior Israel.
Jika persyaratan telah terpenuhi, hal itu akan menjadi kunjungan pertama yang dilakukan oleh seorang menteri luar negeri Indonesia ke Israel
Hotovely memberikan pernyataan itu di depan sidang pleno Knesset ketika menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Knesset Ahmad Tibi dari United Arab List.
“Mengapa kunjungan itu dicegah?,” tanya Tibi, “Dan apa kebijakan pemerintah Israel sehubungan dengan kunjungan Menlu Indonesia ke Otoritas Palestina?”
Wakil menteri luar negeri Israel mengatakan bahwa Direktur Departemen Luar Negeri Urusan Asia Mark Sofer, mengunjungi Jakarta secara diam-diam beberapa hari sebelum rencana perjalanan Marsudi dalam upaya mencapai pemahaman berkaitan dengan kunjungan tersebut.
“Sudah ada pemahaman yang jelas bahwa kunjungan [Marsudi] ke Ramallah ini juga akan mencakup kunjungan ke Israel dan pertemuan dengan para pejabat senior di Yerusalem,” kata Hotovely. “Itu adalah pemahaman umum mengenai kunjungan ke Israel. Kunjungan-kunjungan ke Otoritas Palestina dilakukan dengan syarat timbal balik—sebuah kunjungan ke Yerusalem, dan juga kunjungan ke Ramallah.”
Hotovely mencatat bahwa Menlu Indonesia melanggar kesepakatan itu dan memutuskan untuk melewatkan perjalanan ke Yerusalem.
“Dia mengerti bahwa dia akan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Israel,” kata Hotovely. “Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan kami, Israel sangat menghormati masyarakat Indonesia dan para pemimpinnya. Kami telah mempertahankan kontak dengan Indonesia mengenai serangkaian masalah, dan kami mengambil tindakan untuk memperbaiki hubungan itu sepanjang waktu.”
Wakil Menlu Israel juga mengatakan bahwa aturan buatan Israel yang menentukan bahwa seorang pejabat senior asing yang ingin mengunjungi Otoritas Palestina harus mengunjungi Israel juga berlaku bagi semua negara, terlepas apakah mereka memiliki hubungan diplomatik dengan Israel atau tidak.
“Tidak terkecuali Indonesia,” kata Hotovely. “Setiap kunjungan oleh anggota senior masyarakat internasional juga harus melalui Yerusalem.”
Tibi menjawab Hotovely bahwa kebijakan yang dia tetapkan membuktikan bahwa Israel adalah penjajah di wilayah itu dan memiliki kontrol atas siapa yang bisa memasuki atau meninggalkan wilayah Otoritas Palestina.
“Mengapa Anda harus ikut campur? Palastina adalah sebuah negara yang telah diakui oleh PBB,” kata Tibi.
Hotovely menjawab sanggahan Tibi bahwa Menlu Indonesia secara “terang-terangan telah melanggar” kesepakatan yang dicapai dengan Israel menjelang kunjungannya.
“Bila ada kesepakatan antara negara-negara yang memiliki saluran hubungan rahasia dan hal ini dilanggar, maka jangan heran jika Anda dicegah untuk mengunjungi Otoritas Palestina.”
Marsudi mengumumkan niatnya untuk mengunjungi Otoritas Palestina seminggu yang lalu, setelah KTT OKI di Jakarta. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menghadiri pertemuan puncak yang sama dan dia bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Ketika itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa produk-produk yang berasal dari “wilayah ilegal pemukiman Israel” di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan harus diboikot. Pernyataan tersebut juga termasuk sebagai suatu klausul rangkuman konferensi.
Menlu Indonesia sedang melakukan perjalanan ke Ramallah untuk mendedikasikan sebuah konsulat kehormatan Indonesia kepada Otoritas Palestina dan bertemu dengan rekan-rekannya di Palestina, Riyad al Maliki, serta Presiden Abbas. Karena keputusan Israel untuk tidak membiarkan Marsudi pergi ke Ramallah, Al Maliki mengatakan dia akan pergi ke Amman, Yordania untuk bertemu dengannya.
Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, dengan penduduk Muslim diperkirakan berjumlah sekitar 200 juta. Tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, tetapi ada hubungan yang melibatkan perdagangan dan pariwisata. Para pengusaha Israel sering mengunjungi Indonesia, dan para pejabat senior pemerintah Israel juga telah melakukan perjalanan ke sana. Pada bulan Desember tahun 2013, Naftali Bennett yang kemudian menjadi Menteri Ekonomi Israel mengunjungi Indonesia. Para pengusaha Indonesia juga mengunjungi Israel. Minggu depan delegasi wartawan senior Indonesia dijadwalkan akan tiba di Israel, atas undangan Kementerian Luar Negeri Israel. (rz)
Sumber : http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.709209
