Perwakilan Pemerintah Muslim, pembela hak asasi manusia dan para pemimpin Muslim telah bergabung untuk menyerukan penyelidikan publik tentang liputan media yang mendistorsi umat Islam dan iman mereka di Inggris. “Sebuah penyelidikan alternatif diperlukan untuk menyelidiki praktek-praktek diskriminasi yang meluas dan sistematis dalam pelaporan terhadap Muslim dan Islam di media Inggris,” kata mereka dalam sebuah surat yang ditulis oleh bersama yang ... Read More »

Penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) sejak awal pekan ini ternyata tidak mampu menurunkan harga beras di pasaran. Harga beras jenis IR 64 masih berkisar Rp8.500 per kilogram (kg). Salah seorang pedagang di Pasar Cerme, Purwokerto Sutini, mengatakan harga beras masih tetap tinggi meski saat sekarang masyarakat telah dijatah raskin. “Kemungkinan harga akan kembali melonjak ... Read More »

KOMISI IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan meminta jatah 50% atau sebesar Rp4,33 triliun dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Pertanian (Kementan). DPR beralasan jatah itu akan digunakan untuk mengakomodasi aspirasi daerah. HEADLINE MEDIA INDONESIA (24/01/2012) Komentar : Pangkalnya adalah sistem demokrasi mahal, membuat politisi berusaha keras mengembalikan modal politik, mengembangkan modal politik untuk mempertahankan kekuasaan, dan bagi-bagi ... Read More »

KARACHI – Dengan memanfaatkan ketidakstabilan politik di Pakistan, Hizbut Tahrir – sebuah organisasi Islam yang memproklamirkan diri sebagai organisasi internasional non-kekerasan, yang bertujuan menyatukan semua negara Muslim dalam sebuah negara Islam atau ‘Khilafah’ – secara perlahan mulai menyebarkan pengaruhnya di kota metropolitan Karachi, dengan menyerukan persatuan bagi pendirian Khilafah di Pakistan – satu-satunya negara Muslim yang memiliki kekuatan nuklir. Khilafah ... Read More »

Rezim demokratis sudah mati nurani. Baik legislatif ataupun eksekutif sama saja. Tidak peduli kepada rakyat. Lihatlah, legislatif kembali memamerkan keserakahan dan kerakusan di hadapan rakyat yang miskin. Untuk membangun ruang rapat bangar (Badan Anggaran) yang luasnya hanya 10×10 meter, dianggarkan dana 20 milyar. 200 unit meja dan kursi kualitas nomor 1 diimpor dari luar negeri. Konon biaya per satu kursi ... Read More »

Ribuan rakyat Tunisia berkumpul merayakan satu tahun revolusi di Bourguiba Avenue, tempat yang sama ketika demonstran menggulingkan pemerintahan Zine al-Abidine Ben Ali, Sabtu (14/1). Satu tahun revolusi ini juga sebagai tanda dimulainya “Arab Spring” di negara-negara Timur Tengah. Perayaan dengan semangat revolusi di Tunisia menjadi model untuk perubahan demokrasi di Timur Tengah dan revolusi ini telah membentuk ulang percaturan politik ... Read More »

JAKARTA – Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh, sekaligus Ketua tim investigasi kekerasan di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut perusahaan tambang di Indonesia sulit terjamah oleh hukum. Menurut Ridha, konflik agraria memang tidak bisa dihindari. Sebab filosofi awal pengesahan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, pada dasarnya ingin mengembalikan sumber-sumber agraria ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dimana ... Read More »

BANGALORE – India baru saja membina kerjasama baru dengan pemerintah Israel lewat pembukaan kantor perwakilan negara Zionis itu di Bangalore. Namun, kini aksi protes keras dari kelompok-kelompok Islam di India mulai bermunculan. Mereka menilai India berdiri di atas penderitaan rakyat Palestina. “Kerjasama antara New Delhi dan Tel Aviv yang baru dibina itu membuat posisi India mendukung Israel. India telah berdiri ... Read More »

Perda miras itu sudah memberikan manfaat membuat kebaikan di daerah-daerah. Tidak layak Kemendagri melakukan klarifikasi untuk pencabutan Perda-Perda tersebut. Hal ini dikatakan KH Maruf Amin dalam rapat gabungan bersama Ormas-Ormas Islam, Sabtu (14/1) di kantor MUI Jakarta Pusat. “Karena bagus, seharusnya tidak dilakukan evaluasi dan dibenturkan dengan Kepres, seharusnya Mendagri itu mengusulkan agar ada Undang-undang pelarangan Miras, kita Majelis Ulama ... Read More »

“Kita menolak pencabutan karena Perda itu merupakan aspirasi daerah yang bermanfaat.” Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan pencabutan sembilan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pelarangan minuman beralkohol alias minuman keras (miras) oleh Kementerian Dalam Negeri. MUI menganggap Perda-perda itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. “Kita menolak pencabutan karena Perda-perda itu merupakan aspirasi daerah yang bermanfaat,” kata Ketua MUI, Ma’ruf Amin saat berbincang ... Read More »